DM Minta Pemprov tidak Kurangi Anggaran Dua Program Prioritas Gowa

GOWA, BKM — Wakil Bupati (Wabup) Gowa, Darmawangsyah Muin (DM) minta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak mengurangi anggaran dua program prioritas yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa saat ini.

Dua program yang dimaksud adalah penanganan kemiskinan ekstrem dan pengentasan stunting. Wabup Gowa tegas meminta hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik 2027 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dihelat Pemprov Sulsel di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel pada Senin (20/4).
Musrenbang yang fokus membahas penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan untuk periode 2027 itu menjadi ajang rembukan bersama para petinggi daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Di forum tersebut, Wabup Gowa, DM, mengatakan, keberhasilan daerah dalam menekan kedua indikator tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.

Diakui, keberlanjutan program sangat bergantung pada kesinambungan dukungan anggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Angka stunting di Gowa sudah mulai menurun tapi justru anggarannya malah berkurang. Jika anggaran dikurangi, tentu ada risiko angka stunting kembali meningkat,” papar DM.
Dikatakan, saat ini komitmen Pemkab Gowa untuk menurunkan angka stunting terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi vertikal.
Di sisi lain, program priority Pemkab Gowa yang juga fokus dilakukan adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem yang kini dilakukan sistem intervensi program berbasis masyarakat.

”Karena itu, kami berharap capaian tersebut menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar tidak mengurangi dukungan anggaran ke Gowa yang telah menunjukkan hasil positif. Posisi Pemprov sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan kabupaten dan kota. Semoga dapat menyuarakan kebutuhan daerah secara lebih kuat, khususnya terkait keberlanjutan pendanaan program prioritas. Pemprov menjadi playmaker yang menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan daerah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran,” papar DM.

Dalam Musrenbang tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjelaskan, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang membutuhkan keterpaduan kebijakan lintas sektor.

Menurutnya, setiap daerah perlu terus mengevaluasi indikator keberhasilan program agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
”Upaya penanggulangan kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, tapi haris menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Harus komprehensif, terkoordinasi lintas sektor dan berkelanjutan. Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah,” kata Jufri.

Musrenbang Tematik ini menjadi wadah penyelarasan strategi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam mencapai target pembangunan nasional.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 yang menitikberatkan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.
”Kita berharap seluruh pihak dapat menyatukan langkah strategis guna memperkuat sinergi pembangunan, sehingga target penurunan stunting dan kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa, dapat tercapai secara berkelanjutan,” kata Sekprov. (sar)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar