Fenomena Krisis Merayap dan Kelas Menengah Indonesia

Umar Idris
Alumnus Pasca Sarjana FEB UI, pengamat kebijakan publik, dan pegiat media di Indonesian Institute of Journalism

SEBUAH paradoks ekonomi sedang menguji nalar publik Indonesia hari-hari ini. Di atas kertas statistik resmi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak gagah di atas 5 persen dan inflasi makro diklaim terkendali. Namun di dunia nyata, nilai tukar Rupiah terseok-seok menembus level psikologis Rp17.796 per Dolar AS, Kamis kemarin (28/5), menuju ambang Rp18.000.

Selain itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di sektor manufaktur menjadi hiasan wajib di lini masa media sosial. Namun mengapa riuhnya kritik di media sosial dan pemburukan rupiah akhir-akhir ini tidak bermuara pada gerakan politik seperti tahun 1998 silam?

Jawabannya terletak pada sifat fenomena ekonomi hari ini. Indonesia hari ini tidak sedang dihantam oleh krisis mendadak (sudden crisis) yang meruntuhkan sistem dalam semalam. Kita sedang terjebak dalam kondisi krisis merayap (creeping crisis), mengutip Arjen Boin dan Magnus Ekengren dalam buku The Governing of Creeping Crises (2022).

Sebuah ancaman yang bergerak perlahan, bertahap, bersembunyi di balik normalitas harian, namun secara sistemik sedang meruntuhkan daya tahan ekonomi-politik Indonesia melalui fenomena democratic backsliding (kemunduran demokrasi) dan pelemahan kelas menengah.

Arjen Boin dan Magnus Ekengren adalah dua ilmuwan politik dan pakar manajemen krisis terkemuka asal Eropa. Arjen Boin merupakan Profesor Tata Kelola Pemerintahan di Universitas Leiden, Belanda, sementara Magnus Ekengren adalah Profesor Ilmu Politik di Universitas Pertahanan Swedia (Swedish Defence University). Keduanya dikenal secara global melalui riset-riset mereka yang berfokus pada bagaimana institusi publik dan para pemimpin politik merespons ancaman kontemporer, manajemen krisis transnasional, serta dinamika keamanan institusional.

Dalam buku The Governing of Creeping Crises (2022), Boin dan Ekengren mendefinisikan creeping crisis (krisis merayap) sebagai ancaman yang bergerak secara perlahan, bertahap, dan sering kali tersembunyi di balik normalitas harian sebelum akhirnya mencapai titik kritis yang merusak.

Berbeda dengan krisis mendadak (sudden crisis) seperti ledakan bom atau gempa bumi yang langsung memicu respons cepat, krisis merayap bertumpu pada akumulasi inkremental dari pemburukan sistemik yang diabaikan oleh pembuat kebijakan.

Krisis jenis ini sangat berbahaya karena sifatnya yang samar membuat publik maupun pemerintah cenderung beradaptasi dan menoleransi pemburukan tersebut secara sadar, hingga tanpa disadari seluruh fondasi institusional atau ekonomi telah keropos dari dalam.

Krisis merayap menurut penulis sedang terjadi di Indonesia saat ini. Fenomena pelemahan daya tahan ekonomi kelas menengah dan kemunduran kualitas demokrasi (democratic backsliding) salah satu indikatornya. Begitu pula nilai tukar rupiah saat ini yang perlahan terus melemah menuju level psikologis baru Rp 18.000 per dollar AS.

Secara kasat mata, roda ekonomi Indonesia tampak tetap berputar dan toko-toko ritel dan pusat belanja tetap buka. Namun di bawah permukaan, sedang terjadi pemburukan sistemik yang merayap: penyusutan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta orang, tren "makan tabungan" akibat deindustrialisasi dini, serta lonjakan jeratan utang informal privat (pinjol/paylater).

Melalui kacamata Boin dan Ekengren, pengabaian struktural terhadap kelompok kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi ini—ditambah dengan matinya fungsi checks and balances akibat politik kartel oleh partai politik— adalah bentuk konkret dari krisis merayap tersebut, yang jika terus dibiarkan akan bermuara pada implosi sosial-ekonomi akut yang sulit dimitigasi.

Kata "implosi" (implosion) secara bahasa adalah kebalikan dari ekspos/ledakan ke luar (explosion). Jika ekspos adalah ledakan yang memuntahkan material ke arah luar, maka implosi adalah ledakan hebat ke arah dalam akibat runtuhnya tekanan internal suatu bangunan atau sistem sosial-ekonomi dan politik.

Dalam konteks sosiologi dan ekonomi-politik, implosi sosial-ekonomi berarti suatu kondisi di mana sebuah negara atau masyarakat mengalami keruntuhan tatanan secara mendadak dan masif, bukan karena diserang oleh musuh dari luar (seperti perang) atau bencana alam besar, melainkan karena fondasi internalnya sendiri yang sudah keropos lalu roboh dari dalam.

Fenomena implosi ini pernah terjadi pada Krisis Moneter 1998 di Indonesia dan Revolusi Arab Spring 2011 di Tunisia. Negara tampak tenang dan stabil di permukaannya, namun di dalam sistemnya terjadi pembusukan yang merayap (creeping crisis) selama bertahun-tahun (korupsi, kesenjangan, utang). Ketika menyentuh satu titik picu kecil saja, seluruh sistem sosial dan ekonomi langsung roboh ke dalam dalam hitungan hari, menciptakan kekacauan sipil yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Kasus Hungaria

Dalam studi politik global, pola krisis merayap ini menyerupai cetak biru erosi demokrasi yang terjadi di Hungaria di bawah Viktor Orbán sejak 2010. Orbán tidak menggunakan tank di jalanan atau membubaran parlemen secara paksa. Ia menggunakan mekanisme yang disebut "Autokratisasi Legal"—melemahkan esensi demokrasi dari dalam menggunakan instrumen hukum yang sah. Ia mengubah undang-undang pemilu (gerrymandering), menempatkan loyalis di Mahkamah Konstitusi, dan mengonsolidasikan media arus utama di bawah kendali konglomerat sekutunya. Bagi masyarakat awam Hungaria, selama pemilu masih ada dan toko-toko masih buka, mereka merasa demokrasi baik-baik saja, padahal substansinya telah mati.

Di Indonesia, skenario serupa perlahan sedang terjadi. Politik kartel yang merangkul hampir semua faksi ke dalam koalisi besar pemerintahan, secara de facto telah mematikan fungsi oposisi di parlemen. Ketika sebagian besar partai politik "makan dari meja yang sama", fungsi checks and balances lumpuh.