Fraksi PKB Soroti Perlindungan Pekerja Kreatif

MAKASSAR, BKM — Dinamika penilaian terhadap kerja kreatif yang mencuat dari kasus videografer di Kabupaten Karo ikut memantik perhatian di berbagai daerah, termasuk di Makassar. Polemik tersebut dinilai bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan masih lemahnya pemahaman publik terhadap nilai ekonomi dan profesionalisme di sektor kreatif.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin menilai isu ini sebagai momentum penting untuk meluruskan cara pandang terhadap industri kreatif yang selama ini kerap dipersepsikan sebelah mata. Ia merespons pandangan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang menekankan pentingnya menghargai proses kreatif sebagai fondasi utama dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Menurut Anggota DPRD Makassar ini, kerja kreatif tidak bisa disederhanakan hanya pada hasil akhir yang tampak, melainkan harus dilihat sebagai rangkaian proses panjang yang membutuhkan kompetensi, waktu, serta investasi gagasan yang tidak sedikit. “Kerja kreatif itu tidak sederhana ada proses panjang di dalamnya, mulai dari perencanaan, pengembangan ide, hingga eksekusi. Karena itu, sudah sepatutnya dipahami sebagai pekerjaan yang memiliki nilai dan layak dihargai,” ungkapnya, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, kasus yang berkembang saat ini harus menjadi refleksi bersama, khususnya bagi pemerintah daerah, untuk lebih serius memperhatikan keberlangsungan pelaku industri kreatif. Di tengah pergeseran ekonomi global yang semakin berbasis inovasi, sektor ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Lebih jauh, Anggota Komisi A DPRD Makassar ini memastikan bahwa pandangan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB akan menjadi perhatian serius di tingkat fraksi di DPRD Makassar. Ia menilai, arah kebijakan politik harus mampu menjawab kebutuhan riil para pelaku kreatif di daerah. “Kami sejalan dengan pandangan Ketua DPP, dan ini menjadi catatan sekaligus kewajiban moral bagi seluruh anggota Fraksi PKB untuk menindaklanjutinya secara serius, terutama dalam proses legislasi di Kota Makassar,” katanya.
Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam langkah konkret melalui penyusunan kebijakan yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang sehat.

Makassar sendiri, lanjutnya, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kreatif, mulai dari sektor konten digital, desain grafis, hingga produksi audiovisual yang kini semakin diminati generasi muda. Potensi ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber ekonomi baru yang menjanjikan.
“Banyak anak muda hari ini menggantungkan hidupnya di sektor kreatif. Karena itu, perhatian pemerintah daerah menjadi sangat penting, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, maupun perlindungan terhadap pelaku usaha kreatif,” ujarnya.

Sekretaris DPC PKB Makassar ini pun berharap polemik yang berkembang tidak berhenti sebagai isu sesaat, melainkan menjadi titik balik dalam memperkuat keberpihakan kebijakan daerah terhadap ekonomi kreatif. Menurutnya, keberhasilan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh kreativitas pelakunya, tetapi juga oleh sejauh mana negara dan pemerintah daerah hadir memberikan dukungan.

“Ini momentum untuk memperkuat kesadaran kita bahwa kreativitas itu memiliki nilai. Tinggal bagaimana kita memastikan ruang itu tumbuh dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai,” tutupnya. (Ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar