Fraksi PKS Soroti Krisis Daya Tampung SMP Negeri

MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung SMP negeri di Kota Makassar yang dinilai semakin mengkhawatirkan menjelang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026.

Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Azwar Rasmin mengatakan pemerintah kota harus hadir memastikan tidak ada anak di Makassar yang kehilangan akses pendidikan hanya karena keterbatasan kursi di sekolah negeri.
“Intinya, anak-anak Kota Makassar tidak boleh ada lagi yang tidak sekolah ini bukan sekadar persoalan administrasi penerimaan siswa baru, tetapi menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah harus memastikan semua anak tetap memperoleh tempat belajar,” ungkapnya, Senin (18/5).

Menurutnya, persoalan daya tampung SMP negeri saat ini membutuhkan langkah cepat dan kebijakan konkret dari Pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut jumlah lulusan SD di Makassar diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu siswa, sementara kapasitas SMP negeri yang tersedia hanya berada di kisaran 13 ribu kursi.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi membuat sekitar 5 ribu siswa tidak tertampung di sekolah negeri apabila tidak ada solusi yang disiapkan sejak dini. “Kalau data ini tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat, maka ribuan anak berpotensi tidak mendapatkan akses pendidikan negeri. Ini tentu menjadi persoalan serius karena pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan,” katanya.
Ia mendorong Pemkot Makassar segera menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, termasuk memberikan subsidi bagi sekolah swasta maupun menyiapkan alternatif ruang belajar baru.

“Pemerintah kota harus berani mengambil langkah strategis, kalau memang sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh siswa, maka APBD harus hadir membantu pembiayaan di sekolah swasta atau menyiapkan solusi alternatif lainnya. Jangan sampai ada anak yang akhirnya berhenti sekolah hanya karena faktor biaya dan keterbatasan daya tampung,” tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Adi Akbar meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar bergerak cepat menyiapkan regulasi serta langkah teknis agar persoalan tersebut tidak kembali berulang setiap tahun ajaran baru. Ia menilai persoalan pendidikan tidak boleh hanya disikapi secara reaktif, tetapi harus dibenahi melalui perencanaan yang matang dan kebijakan jangka panjang.

“Dinas Pendidikan harus segera menyiapkan langkah konkret, jangan menunggu polemik muncul setiap penerimaan siswa baru baru kemudian mencari solusi. Pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas terkait kebutuhan ruang kelas, pemerataan sekolah, hingga dukungan anggaran untuk siswa,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan sebagai investasi utama dalam pembangunan daerah. Karena itu, seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh anak di Kota Makassar.

“Pendidikan ini menyangkut masa depan generasi muda kita. Jangan sampai ada siswa yang terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan fasilitas. Pemerintah harus memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak belajar dengan baik,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar