KPKNL Makassar Siap Wujudkan Layanan yang Berintegritas

MAKASSAR,BKM.COM–Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Wibawa Pram Sihombing membuka dengan resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan KPKNL Makassar yang bertema”Mendengar dan Berbenah, Forum Konsultasi Publik KPKNL Makassar 2996; Demi Pelayanan yang Lebih Responsif dan Transparan” di Aula Bantimurung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar,Rabu (24/6).

Menurut Pram sapaan akran Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar ini, KPKNL memiliki 11 layanan unggulan. Layanan tersebut dibutuhkan penilaian publik seperti masukan terkait sarana dan prasarana,pengapusan aset, piutang dan lainnya.Apalagi, ada aturannya dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.

“Kami memahami banyak yang dilayani sehingga ada yang merasakan lambat dan antrian yang panjang. Percaya kami melakukan sesuatunya lebih cepat. Kami memaksimalkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kalau dikritik jangan pasang muka dan wajar saja kalau kita dikritik,”ujar Pram .

Wibawa Pram Sihombing juga menontohkan pelayanan paling bagus ada di singapura, karena semuanya menggunakan aplikasi seperti data kelahiran dan kematian.”Bagus kalau semua diselesaikan lewat aplikasi layanan tidak usah tatap muka,kecuali kalau ada hal penting ke kantor pemerintahan,”ujarnya.

sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, Iwan Darma Setiawan dalam sambutannya juga menegaskan, peran masyarakat untuk melahirkan budaya integritas di Kantor Kemenkeu sangat dibutuhkan agar kami terus meningkatkan integritas sehingga pelayanan bisa memberikan kepuasan ke masyarakat. Jangan sampai kita menerima gratifikasi atau lainnya yang dilarang negara.

“Ini merupakan tantangan bagi kami.Lingkungan kami saja tidak cukup tapi peran masyarakat dan lembaga penyiaran dibutuhkan untuk kami diingatkan.Mari sama sama bangun budaya integritas,”ujar Iwan.

Dalam Forum Konsultasi Publik juga digelar diskusi yang menghadirkan tiga pembicara yakni Kepala Sub Bagian Umum KPKNL Makassar, Totok Hartarto, Kepala Perwakilan Ombusdman RI Ismu Iskandar serta Ketua Program Studi Magister Politeknik STIA LAN Makassar,Wahyu Nurdiansyah Nurdin.

Menurut
Totok, standar pelayanan di DJKN Makassar mengacu Kep 60 tahun 2023.Dalam Pelayanan Standar memiliki beberapa pedoman seperti pelayanan berjalam cepat, mudah, terjangkau dan terukur sehingga harus ada pedoman.”Kepercayaan harus kami tingkatkan. Kepercayaan memberikan kemudahan pelayanan.Trash atau kepercayaan karena pelayanan terbaik. Prinsip standar pelayanan adalah sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, keadilan dan inkluaifitas, responsif,”ungkapnya.

Bahkan, jelas Totok, ASN saat ini harus memiliki kompetensi di pelaksana layanan melalui pendidikan dan training dari pihak perbankan untuk belajar service dan publik speaking.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar mengatakan, pelayanan publik merupakan rutinitas pemberi layanan setiap hari. Kita sepakat pada intinya prlayanan puas atau tidak puas itu makhluk sosial. Prinsipnya filosofi melayani ikhlas dan kepuasan punya parameter sendiri. Tugas negara bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Apalagi, kerja-kerja layanan sudah mulai tegantikan oleh kecerdasan teknologi, sehingga terancam kerja aktivitas manusia.

“tidak ada lembaga yang menjamin integritas setiap person meski ada janji dan sumpah apalagi konteks indonesia dibandingkan Singapura yang sudah terbentuk dengan sistem yang membentuk prilaku. Menarik FKP sifatnya dua arah bukan monolog untuk mendapatkan pelayanan yang bernilai. Sebagai ASN sepatutnya kembali pada sumpah dan janji. Budaya penolakan pemberian,’Harap Ismu Iskandar.

Sedangkan menurut Ketua Program Studi Magister Politeknik STIA LAN Makassar,Wahyu Nurdiansyah Nurdin, pelayanan publik dilihat dari aspek integritas serta menjalankan pelayanan publik yang berkualitas harus dilakukan negara. Tinggal sumber daya manusia yang menjalankan layanan publik harus baik.

“Ada 4,76 juta ASN diisi genarasi milenial dan gen z yang tumbuh lebih cepat. Memang perlu pelayanan mengarah ke digital untuk mengurangi perilaku maladministrasi.Perlu diciptakan ekonomi pelayanan publik yang merata dan bisa terintegrasi, jangan lagi banyak gunakan kertas dan pertemuan tatap muka,”tegasnya.(war)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar