Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Kembali Diperiksa

MAKASSAR, BKM–Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan bekerja maksimal dalam menuntaskan kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas yang anggarannya senilai Rp60 miliar.Penyidik masih mencari nama-nama lain yang turut tersangkut dalam kasus tersebut.

Terbaru, Jumat (24/4), penyidik memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD Sulsel yang di dalamnya ada mantan ketua dan wakil ketua DPRD Sulsel periode sebelumnya.
Adapun mantan Ketua DPRD Sulsel yang diperiksa dan diminta keterangannya Andi Ina Kartika Sari, serta mantan Wakil Ketua: Ni’matullah, Darmawangsyah Muin, Syaharuddin Alrif , Ni’matullah dan Muzayyin Arif.

Selain itu, sejumlah mantan anggota dewan lainnya serta sekretaris dewan juga ikut dipanggil.‎
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan yang tengah berjalan.‎

“Hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua dan wakil ketua DPRD tahun 2023 terkait perencanaan banggar, khususnya dalam penganggaran kegiatan bibit nanas tersebut,” ujar Soetarmi saat
‎memberikan keterangan sekitar pukul 15.00 Wita.
‎Ia menjelaskan, total terdapat sembilan orang mantan anggota DPRD Sulsel yang dipanggil bersama satu orang sekretaris dewan. Namun, satu orang di antaranya tidak memenuhi panggilan penyidik.

‎“Yang dipanggil sembilan orang mantan anggota DPRD Sulsel dan satu orang sekretaris dewan. Pemeriksaan masih berlangsung di atas,” katanya.
‎Menurutnya, materi pemeriksaan difokuskan pada proses perencanaan anggaran serta sejauh mana pengetahuan para pihak terkait pengadaan bibit nanas yang telah disahkan melalui APBD Sulsel.
‎“Yang ditanyakan penyidik terkait proses perencanaan dan pengetahuan mereka terhadap pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar yang telah masuk dan disahkan dalam APBD Sulsel,” jelasnya.‎

Soetarmi juga menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh penyidik.‎
“Ini merupakan pemanggilan kedua. Dari sembilan yang dipanggil, satu tidak hadir,” ungkapnya.
Hingga kini, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus tersebut.‎
“Sementara kami masih mendalami apakah ada keterlibatan atau tidak,” pungkas Soetarmi.

Terpisah,Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar yang juga aktivis anti korupsi, Djusman AR, mendukung langkah Kejati Sulsel untuk memanggil dan memeriksa sejumlah pihak untuk membuat titik terang penanganan kasus korupsi. Termasuk pemanggilan mantan ketua dan wakil ketua DPRD Sulsel terkait kasus dugaan pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.

Pemanggilan tersebut untuk menilai apakah betul kasus itu tidak dibicarakan di tingkat pimpinan DPRD Sulsel atau cukup di tingkat eksekutif atau pj gubernur saja. Termasuk mendalami kewenangan dari fungsi legislatif yakni fungsi legislasi,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.Fungsi pengawasan untuk memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah.

“Fungsi pengawasan seharusnya ada di dewan untuk memanggil dan membicarakan jika ada program pemerintah yang menggunakan anggaran daerah yang cukup besar seperti pemanggilan di rapat dengar pendapat. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini penyidik harus berani menetapkan tersangka,”ujarnya.(jar)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar