Pemerintah Kaji Perusahaan Ikut Tanggung 30% Uang Saku Peserta Magang

JAKARTA - Pemerintah meminta perusahaan untuk menanggung 20% hingga 30% uang saku peserta Program Magang Nasional tahap kedua, setelah pada tahap pertama pemerintah menanggung seluruh biaya. Rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan peningkatan kuota magang pada 2026 menjadi 150.000 peserta atau naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Masih dijajaki dulu. Ya, artinya kita lihat ini ya, lihat kemungkinannya seperti apa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga: Magang Nasional Batch I Ditutup, 16.112 Peserta Diminta Lanjut Uji Kompetensi di LSP

Di sisi lain, Kemnaker mengusulkan peningkatan kuota Program Magang Nasional pada 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut naik sekitar 50% dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Menurut Cris Kuntadi, usulan tersebut muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemagangan tahun 2025 yang dinilai mendapat respons positif, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto. "Jadi kami mengusulkan untuk ada program pemagangan nasional di 2026 kembali. Dan yang kami usulkan itu 150.000, jadi naik 50%," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Cris, masih mengkaji berbagai kemungkinan terkait besaran kontribusi perusahaan maupun komposisi peserta, termasuk apakah program masih akan didominasi lulusan diploma dan sarjana atau akan diperluas hingga lulusan SMA.

Wacana burden sharing ini muncul seiring dengan semakin membesarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program magang nasional. Pada tahap pertama, pemerintah menanggung 100% uang saku peserta, sehingga untuk keberlanjutan program, partisipasi aktif korporasi dinilai penting guna meringankan beban APBN sekaligus menciptakan rasa memiliki dari dunia usaha.