Terungkap di RKPD Dinkes Makassar; Pemberitan Makanan Tambahan Penyuluhan Posyandu Kembali Dihadirkan

MAKASSAR, BKM — Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar Andi Zulkifly Nanda membuka kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Novotel, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (2/2).

Selain dihadiri oleh perwakilan dari pihak kecamatan dan kelurahan, RKPD ini juga dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Sekkot Andi Zulkifly Nanda, menegaskan bahwa forum lintas sektor dan forum SKPD memiliki peran strategis dalam menyinkronkan program pembangunan, khususnya di sektor kesehatan. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk memastikan seluruh program SKPD berjalan terpadu dan terintegrasi.

“Ini adalah kegiatan yang sangat penting dan strategis, karena forum lintas sektor ini menyinkronkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh SKPD, terutama yang menjadi prioritas,” ujar lelaki yang akrab disapa Zul.

Ia mencontohkan, forum SKPD ini menjadi wadah untuk menghadirkan seluruh pihak pendukung pelayanan kesehatan. Hal ini dinilai penting agar program-program prioritas Dinas Kesehatan dapat berjalan optimal.

“Dinas Kesehatan tentu mengundang OPD yang menjadi supporting pelayanan kesehatan. Kalau kepala OPD tidak bisa hadir, minimal sekretarisnya yang datang,” jelasnya.

Menurut Zul –sapaan akrabnya–, kehadiran sekretaris OPD sangat krusial karena mereka memahami secara mendalam proses perencanaan pembangunan. Sekretaris OPD memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Sekretaris ini leading dalam penyusunan Renja dan RKPD. Kalau pun tidak ada, bisa diutus perencana yang memang paham betul soal perencanaan,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan, khususnya RKPD, tidak boleh dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Seluruh program harus saling terhubung agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

“Perencanaan RKPD ini harus terpadu dan terintegrasi. Kalau tidak ada supporting untuk program Dinas Kesehatan, itu pasti akan mengurangi akselerasi,” tegasnya.

Olehnya itu, Sekkot berharap setiap forum RKPD dapat dihadiri secara serius oleh seluruh perangkat daerah. Ia menilai kehadiran dan komitmen OPD dalam forum tersebut menjadi kunci keberhasilan program prioritas pemerintah kota.

Adapun sejumlah isu strategis yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Kota Makassar antara lain penguatan layanan puskesmas, percepatan penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular, serta penekanan angka kematian ibu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Nursaidah Sirajuddin menjelaskan, dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan, ada beberapa usulan yang akan dibahas melalui forum RKPD.

Dia mengatakan mayoritas usulan masyarakat masih berkisar pada penguatan Posyandu, terutama terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengunjungi Posyandu, khususnya ibu hamil dan balita.

“Rata-rata usulan yang masuk itu terkait dengan Posyandu, khususnya PMT penyuluhan. Ini sejalan dengan komitmen kami sejak tahun lalu,” ujar dr Nursaidah.

Ia menjelaskan, pada forum perangkat daerah tahun lalu, Dinas Kesehatan telah mendorong agar PMT penyuluhan kembali diadakan. Usulan tersebut ternyata mendapat respons positif dari Kementerian Kesehatan.

“Alhamdulillah, tahun ini PMT penyuluhan sudah ada kembali. Ini menjadi pemantik agar masyarakat mau hadir ke Posyandu,” jelasnya.

Sebelumnya, PMT yang diberikan hanya terbatas pada PMT pemulihan, yang diperuntukkan bagi anak dan ibu hamil dengan status gizi kurang. Dengan hadirnya kembali PMT penyuluhan, Dinkes Makassar menargetkan angka kunjungan Posyandu dapat melampaui 90 persen di tahun-tahun mendatang.

Selain Posyandu, usulan Musrenbang lainnya yang kerap muncul adalah pelaksanaan fogging. Menurut dr Nursaidah, fogging memang menjadi prioritas Dinas Kesehatan, terutama saat musim pancaroba dan musim penghujan, di mana kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) cenderung meningkat.

“Kami sudah memaksimalkan pemenuhan alat fogging di seluruh puskesmas dan tim kami aktif bergerak di kecamatan serta kelurahan,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa fogging bukan solusi utama pencegahan DBD. Fogging hanya dilakukan setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan indikasi kasus DBD, karena fungsinya semata-mata untuk memutus mata rantai penularan.

“Pencegahan yang paling utama itu adalah kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan 3M Plus,” tegasnya.

Gerakan 3M Plus meliputi menutup, menguras, dan mengubur tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta langkah tambahan lainnya untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk Aedes aegypti.

Dr Nursaidah menambahkan, secara umum usulan yang disampaikan melalui Musrenbang sebenarnya telah menjadi bagian dari program rutin Dinas Kesehatan Kota Makassar.

“Tidak ada usulan yang benar-benar baru. Pada prinsipnya, apa yang diusulkan masyarakat itu sudah menjadi program kami,” pungkasnya. (rhm)