174.433 Anak di Sulsel Tidak Sekolah

MAKASSAR, BKM –Patut disayangkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan data jika masih ada 174.433 anak di Sulawesi Selatan tergolong dalam Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga per April 2026.

Menurut Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, dari angka tersebut, 92.948 anak termasuk dalam belum pernah bersekolah (BPB), 36.222 di drop out (DO), sisanya lulus dengan tidak melanjutkan (LTM).
Adapun rentan usia anak ATS di Sulsel ini kebanyakan 16-18 tahun atau duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Data ATS terus meningkat, pada 2024, dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebanyak 140.017 anak di Sulsel putus sekolah dan kebanyakan berhenti di tingkat SD atau tidak lanjut jenjang selanjutnya, yakni SMP.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei menyampaikan bahwa pemerintah sangat konsen pada dunia pendidikan terutama pada anak yang tidak sekolah dan anak putus sekolah.

Pemprov Sulsel kata dia telah membentuk Sekolah Lapang yang merupakan program edukasi pertanian intensif, seperti SL Permakultur di Takalar dan SL Iklim (SLI) dari BMKG. Program ini berfokus pada adaptasi iklim, teknik bertani efisien, serta pengembangan komoditi lokal seperti sukun, kopi, dan cengkeh, yang sering melibatkan penyuluh pertanian dan kelompok tani untuk meningkatkan produksi pangan, salah satunya melalui pendekatan SL-PTT.

“Banyak anak putus sekolah diindikasi anak nelayan, perikanan kepulauan. Kita ingin ada Sekolah Lapang memang yang nanti bisa jadi hybrid bisa satap. Ini sudah dijalankan tahun lalu, sekolah lapang pertanian. Khususnya pendekatan bisa langsung tematik bidangnya,” kata Andi Sudirman usai menghadiri pembukaan Mubes IKA Unhas, di Makassar, Sabtu (2/5).
Selain itu, program prioritas Presiden Prabowo Sekolah Rakyat juga kata Andi Sudirman sangat membantu bagi anak yang tidak mampu bersekolah agar tetap kembali bersekolah.
“Alhamdulillah ada peningkatan serapan anak sekolah. Terutama anak di daerah tidak mampu, kumuh sekarang masuk ke Sekolah Rakyat. Kita punya terbanyak di Indonesia SR. 25 diajukan, 9 sudah dibangun, 7 disetujui, 13 sekarang proses, sudah diajukan berkasnya. InsyaAllah bisa serap sampai ribuan anak, terutama anak yang putus sekolah dan tidak mampu,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menyampaikan dari 174.433 anak yang tidak sekolah, sebanyak 48.089 sudah diverifikasi. Dari hasil verifikasi itu, ditemukan berbagai macam alasan sehingga mereka tidak sekolah.

“Termasuk tidak mau bersekolah, tidak punya biaya, sekolah jauh dari rumah, menikah mengurus rumah tangga, bekerja, pengaruh lingkungan, tidak memiliki seragam sekolah, masalah kesehatan, mengalami kekerasan atau trauma, mengundurkan diri, melanjutkan ke luar negeri, pindah domisili, masuk pesantren dan banyak lagi,” ucap Iqbal, Minggu (3/5).
Ia juga bilang, dari total 174.433 ATS sudah ada sebanyak 60 ribu lebih anak yang kembali aktif bersekolah di semua jenjang pendidikan.
Iqbal melanjutkan, dukungan pemerintah terhadap anak yang tak sekolah ini terus dilakukan, termasuk dukungan kebijakan dengan menyusun rencana aksi daerah penanganan ATS, penyaluran bantuan pendidikan pengambangan program kembali berskolah hingga kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak.

“Tindakan spesifik Disdik Sulsel itu pendekatan langsung dengan mendatangi anak ATS dengan memberikan dukungan dan motivasi, advokasi dan sosialisasi, pembentukan kebijakan lokal dengan menerbitkan kebijakan di tingkat provinsi, seperti Kebijakan Gubernur

Sulsel tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS),” tutupnya.
Terpisah, Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
Komitmen tersebut kini diwujudkan melalui pembentukan relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS), sebagai langkah konkret menjemput kembali anak-anak yang terputus dari dunia pendidikan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pembentukan tim pengembalian ATS bukan sekadar program administratif, melainkan gerakan sosial yang menyasar langsung akar persoalan, guna menekan angka putus sekolah yang masih di Kota Makassar.

“Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, tim ini diharapkan mampu memastikan tidak ada lagi anak di Makassar yang tertinggal dari hak dasarnya untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Appi, Minggu (3/5).
Relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah, pengukuhan berlangsung di Lapangan Karebosi, Sabtu (2/5), bertepatan hari pendidikan nasional.

Dengan hadirnya Tim ATS, Munafri berharap dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan.
Wali Kota Makassar, menegaskan bahwa pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai faktor.
“Banyak sekali anak-anak kita yang terpaksa harus putus sekolah. Nah, ini yang harus kita pastikan mereka bisa kembali ke sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan formal merupakan hak dasar yang wajib diterima setiap anak untuk melanjutkan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Karena itu, pemerintah kota mengambil tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh anak di Makassar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Artinya pendidikan formal yang harus mereka terima itu dijalankan dengan baik. Jadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk memastikan mereka bisa kembali ke bangku sekolah,” tambahnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, Tim ATS nantinya akan bekerja secara aktif di lapangan untuk menjaring anak-anak yang tidak sekolah.
Para relawan ini, akan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, mengidentifikasi penyebab putus sekolah, hingga mendampingi proses pengembalian mereka ke sistem pendidikan.
Terkait target, Munafri menyebutkan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan dan penyesuaian berdasarkan kapasitas tim yang telah dibentuk. Evaluasi berbasis data akan menjadi dasar dalam menentukan capaian yang ingin diraih.

“Mereka akan mempresentasikan kepada kita berapa persen target yang bisa dicapai,” ungkapnya.
“Tim ini yang akan menjaring mereka, menjangkau langsung, dan memastikan proses pendidikan ini berjalan. Termasuk bagaimana kita menurunkan angka anak putus sekolah,” tambahnya.
Ia juga mengakui bahwa angka putus sekolah di Makassar, masih tergolong signifikan, sehingga membutuhkan kerja serius dan turun langsung ke lapangan.
“Makanya ini harus kita cocokkan dengan data di dinas, dan memang kita harus turun langsung ke bawah, solusinya lewat tim yang kita bentuk,” tutupnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengungkapkan sejumlah rangkaian kegiatan strategis dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Dalam keterangannya, Achi menyampaikan bahwa momentum Hardiknas tahun ini diisi dengan peluncuran berbagai inovasi dan program konkret di sektor pendidikan.
Salah satu agenda utama adalah peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru berbasis digital yang terintegrasi dengan platform On The Class.
Inovasi ini dihadirkan untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih transparan, adil, dan merata.

“Melalui integrasi sistem ini, kami ingin menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, dengan proses yang akuntabel dan terbuka,” ujarnya.
Terkait program pengukuhan relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS). Pemerintah Kota Makassar, kata dia, pihaknya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Melalui gerakan kolaboratif yang melibatkan komunitas dan lembaga, diharapkan anak-anak yang putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan mereka.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan tidak ada satu pun anak di Makassar yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.(rhm-jun)