Dewan Soroti Kinerja Perusda Makassar

MAKASSAR, BKM– Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja perusahaan daerah (Perusda) yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Anggota DPRD Makassar, Irwan Jafar mengatakan tanpa pembenahan serius, Perusda akan terus berada dalam kondisi stagnan dan gagal berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai sebagian besar Perusda masih terjebak dalam pola lama, mulai dari keterbatasan modal hingga minimnya ekspansi bisnis. Ia secara khusus menyoroti kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dinilai belum memiliki kapasitas untuk berkembang lebih jauh.

“Dengan struktur modal yang hanya berkisar Rp25 hingga Rp27 miliar, ruang gerak BPR sangat terbatas. Model bisnis seperti ini tidak akan berkembang karena pendapatan habis untuk operasional, bukan untuk ekspansi atau peningkatan deviden,” ungkapnya, Selasa (5/5).

Menurut Legislator Fraksi Nasdem Makassar ini, kondisi tersebut mencerminkan belum adanya langkah strategis dari pemerintah kota untuk memperkuat fondasi keuangan Perusda. Ia menekankan bahwa peningkatan PAD tidak akan tercapai tanpa keberanian dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait penambahan modal dan perbaikan manajemen.

“Kalau ingin serius meningkatkan PAD, harus ada langkah konkret. Tambah modal, benahi manajemen, baru bisa bicara hasil yang signifikan,” ucapnya.
Selain sektor perbankan daerah, Ia juga menyoroti pengelolaan terminal yang dinilai belum memberikan kontribusi berarti. Meski sempat mencatatkan deviden sekitar Rp24 juta, angka tersebut dinilai jauh dari potensi sebenarnya. “Kita punya aset, tapi tidak dikelola maksimal. Ini problem klasik potensi ada, tapi tidak dioptimalkan,” tambahnya.

Ia mengusulkan agar pengelolaan terminal dikembalikan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Perhubungan agar lebih fleksibel dalam penganggaran dan pengembangan fasilitas.
Sementara itu, Anggota DPRD Makassar lainnya, Andi Makmur Burhanuddin, turut memberikan penekanan pada pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola Perusda. Ia menilai persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga menyangkut arah kebijakan dan keberanian inovasi.

“Perusda seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru berjalan di tempat. Kita butuh pembaruan, baik dari sisi manajemen, model bisnis, hingga pemanfaatan aset,” katanya.
Ia juga menyoroti berbagai hambatan regulasi, termasuk status lahan yang masuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang dinilai membatasi optimalisasi aset daerah untuk kegiatan produktif. Menurutnya, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar potensi yang dimiliki Perusda dapat dimaksimalkan tanpa melanggar aturan yang ada.

“Ini bukan sekadar evaluasi tahunan, tapi menyangkut arah besar kebijakan daerah. Apakah kita ingin perusda tetap seperti ini, atau benar-benar didorong menjadi sumber PAD yang kuat,” tuturnya.(ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar