Maros Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Sebanyak 25.937 Ton

MAROS, BKM — Anggota DPRD Kabupaten Maros, Muhammad Yusuf Sarro, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Harus benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pihak-pihak tertentu.
Yusuf menilai, besarnya alokasi pupuk subsidi yang diterima Kabupaten Maros pada 2026 harus dibarengi dengan pengawasan menyeluruh. Mulai dari distributor hingga kios pengecer di tingkat kecamatan dan desa.

”Pupuk subsidi ini harus benar-benar diterima petani yang berhak,” katanya, Senin (26/1).
Ia meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya rutin melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
”Pengawasan harus dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika ada laporan atau keluhan. Ini penting untuk menjamin ketersediaan pupuk dan kelancaran distribusi kepada petani,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Maros memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2026 dalam jumlah yang mencukupi. Kabupaten Maros mendapat alokasi pupuk subsidi sebanyak 25.937 ton.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Jamaluddin, mengatakan pupuk subsidi tersebut terdiri dari empat jenis, yakni pupuk urea sebanyak 14.145 ton, NPK 11.738 ton, NPK formula khusus 6 ton, serta pupuk organik 48 ton.
Ia menjelaskan, total luas lahan pertanian di Kabupaten Maros mencapai 61.184,81 hektare. Sehingga alokasi pupuk subsidi yang diberikan dinilai sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan petani.
”Cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai luas areal yang ada,” katanya.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, lanjut Jamaluddin, pupuk subsidi di Kabupaten Maros bahkan tidak pernah habis ditebus petani hingga akhir tahun.
Meski demikian, Dinas Pertanian tetap membuka ruang penyesuaian apabila terjadi kekurangan stok di lapangan. Jika pupuk subsidi di satu kecamatan habis, pihaknya dapat mengusulkan penambahan alokasi ke tingkat provinsi.

Terkait mekanisme penyaluran, Jamaluddin menegaskan pupuk bersubsidi hanya dapat ditebus oleh petani yang terdaftar dalam RDKK dan tergabung sebagai anggota kelompok tani.
”Petani yang terdaftar di RDKK memiliki jatah pupuk bersubsidi di kios pengecer sesuai wilayah kerja operasional yang telah ditentukan,” jelasnya.

Adapun jatah pupuk yang diterima petani disesuaikan dengan luas lahan sawah yang tercatat dalam RDKK. Untuk menebus pupuk subsidi, petani cukup membawa KTP ke kios pengecer resmi.
”Pengecer menyiapkan pupuk bersubsidi di kios. Sehingga petani tinggal menebus pupuk sesuai kebutuhannya berdasarkan hasil usulan RDKK untuk tahun 2026,” tuturnya.
Di Kabupaten Maros, jumlah petani saat ini tercatat mencapai 34.535 orang. Rerata alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani yakni pupuk urea sekitar 231 kilogram per hektare, serta NPK sekitar 191 kilogram per hektare. (ari/c)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar