Pemkab Sinjai Dorong Optimalisasi Perhutanan Sosial Melalui Pembentukan Pokja PPS dan Forum Multipihak

SINJAI, BKM– Pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung implementasi program perhutanan sosial melalui workshop pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan forum multipihak. Kegiatan yang berlangsung di Aula Wisma Sanjaya, Senin (20/04/2026) pagi ini, menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa yang hadir membuka acara tersebut menekankan bahwa perhutanan sosial merupakan kebijakan yang sangat vital. Hal ini didasari atas luasnya kawasan hutan di Kabupaten Sinjai yang mencapai angka 15 ribu hektare.

“Kawasan hutan di Kabupaten Sinjai memiliki luas kurang lebih 15 ribuan hektare. Data ini menunjukkan tingkat ketergantungan penghidupan masyarakat terhadap kawasan hutan. Oleh karena itu, perhutanan sosial merupakan kebijakan yang cukup strategis untuk dikembangkan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Pemkab Sinjai mencatat sebanyak 18 desa yang tersebar di tujuh kecamatan telah memperoleh akses legal persetujuan perhutanan sosial. Total luasan yang telah dikelola mencapai 4.771 hektar. Menurut Andi Jefrianto, kehadiran Pokja PPS akan menjadi mesin penggerak untuk memaksimalkan potensi tersebut.

“Optimalisasi dalam pengembangan perhutanan sosial membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten sehingga Pokja ini dapat menjadi ruang kolaborasi yang baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, di tengah tantangan keterbatasan fiskal saat ini, ia menyampaikan bahwa Pemkab Sinjai tetap memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat melalui prinsip pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran.

“Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tambahnya.

Andi Jefrianto juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, pembentukan forum multipihak ini diharapkan mampu mempercepat realisasi manfaat perhutanan sosial bagi masyarakat Sinjai.

Workshop ini turut dihadiri oleh perwakilan Balai Perhutanan Sosial Gowa, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sinjai, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangka, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar