Public Relation, Pertahanan Pertama Melawan FIMI

Abdul Ghofur
Pranata Humas BSSN dan Praktisi Strategis Pertahanan Universitas Pertahanan RI

KAMIS malam, 27 Agustus 2026. Aksi damai ribuan orang di depan Gedung DPR RI berubah menjadi kerusuhan begitu matahari terbenam. Massa membakar gerbang parlemen, menguasai Flyover Slipi, dan menyeret kericuhan hingga ke Pejompongan. Satu warga sipil, Bambang Setiyawan, kehilangan nyawa. Ratusan orang, termasuk 160 anak di bawah umur diamankan aparat.

Insiden 27 Agustus 2026 bukan yang pertama. Setahun sebelumnya, kerusuhan Agustus 2025, yang dipicu kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan, juga diikuti oleh gelombang informasi yang riuh. Ada analisis yang menemukan jaringan akun asing dan domestik bergerak terkoordinasi, membangun framing bahwa demonstrasi bukan gerakan organik rakyat, melainkan operasi geopolitik Barat.

Namun di sisi lain, riset Amnesty International menemukan bahwa kampanye tuduhan "antek asing" terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil pasca kerusuhan itu sendiri melibatkan ratusan akun yang bergerak serempak, menyebabkan stigmatisasi bahkan serangan fisik terhadap sejumlah aktivis.

Terlepas dari siapa aktornya, satu hal sudah jelas, bahwa ruang informasi di sekitar peristiwa tersebut menjadi medan pertempuran tersendiri, terpisah dari kerusuhan fisik di jalanan. Dan di situlah persoalan Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) menemukan relevansinya yang nyata.

Mengenal FIMI

FIMI pertama kali dikenalkan secara resmi oleh Uni Eropa pada 2021. Istilah FIMI digunakan dalam rangka menyikapi kampanye disinformasi Rusia terhadap negara Eropa Timur pada sekitar tahun 2014-2015. FIMI secara sederhana didefinisikan sebagai aktivitas manipulatif yang terkoordinasi oleh negara asing atau aktor yang berafiliasi dengan negara asing, yang bertujuan untuk mendistorsi lingkungan informasi serta melemahkan kepercayaan, proses demokrasi, atau keamanan. Dalam konteks Indonesia, beberapa survei menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap FIMI karena rendahnya literasi digital dan tingginya polarisasi politik.

Peran Strategis PR