Soal Kapasitas SMP Negeri Minim,Dewan Minta Solusi

‎MAKASSAR, BKM –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta ke Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menyikapi serius persoalan keterbatasan daya tampung SMP negeri yang terus berulang setiap tahun ajaran baru.

Dewan menilai, dengan kapasitas anggaran yang besar, pemerintah kota sudah mampu memastikan seluruh anak lulusan SD di Makassar mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan.‎
Hal ini disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar. Ia menegaskan, persoalan kekurangan ruang kelas tidak boleh lagi menjadi alasan ribuan anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP negeri.

‎”Kota Makassar jangan lagi ada informasi kekurangan kelas bagi lulusan SD, semua anak harus bisa tertampung. APBD kita besar, ini harus dipikirkan bersama, jangan sampai setiap tahun kita hanya bicara persoalan yang sama,” ungkapnya, akhir pekan kemarin.

‎Ia mengaku sengaja menyampaikan hal tersebut ke Dinas Pendidikan karena persoalan tersebut menyangkut hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. “Jangan sampai ada anak-anak keluarga Kota Makassar tidak sekolah, tidak bisa sekolah hanya karena tidak tertampung di SMP negeri yang gratis ini menyangkut masa depan anak-anak kita dan tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
‎Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Pendidikan dalam rapat tersebut, jumlah lulusan SD di Makassar mencapai sekitar 18 ribu siswa, sementara kapasitas SMP negeri hanya mampu menampung sekitar 13 ribu siswa artinya, terdapat lebih dari 5 ribu siswa yang berpotensi tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.

‎Melihat kondisi itu, ia mendesak Pemkot Makassar segera mengambil langkah strategis dan tidak menunggu persoalan semakin membesar saat penerimaan peserta didik baru dimulai.
‎”Kalau memang daya tampung sekolah kita tidak mampu, pemerintah harus hadir mencari solusi. Bisa dengan menyewa gedung tambahan untuk ruang belajar atau membiayai siswa sekolah di swasta menggunakan APBD. Daerah lain sudah melakukan itu dan terbukti bisa membantu masyarakat,” katanya.

‎Politisi PKS DPRD Makassar itu juga mengingatkan agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. “Tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa jadi anggaran pendidikan harus dimaksimalkan untuk memastikan semua anak bisa sekolah. Jangan sampai anggaran besar, tapi masih ada anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan,” ucapnya.

‎Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Meinsani Kecca turut meminta Dinas Pendidikan tidak hanya fokus pada sistem penerimaan siswa baru, tetapi juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan daya tampung sekolah negeri di Kota Makassar. ‎Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus berulang karena berdampak langsung pada masyarakat kecil yang sangat bergantung pada sekolah negeri gratis.

‎”Pemerintah harus melihat ini sebagai persoalan serius jangan sampai masyarakat setiap tahun dibuat panik mencari sekolah untuk anaknya. Pendidikan itu hak dasar warga dan pemerintah wajib memastikan akses itu terbuka,” jelasnya.

‎Ia juga mendukung langkah Pemkot Makassar membentuk satuan tugas untuk menelusuri anak-anak putus sekolah. Namun, ia menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan kebijakan nyata yang mempermudah masyarakat memperoleh akses pendidikan. “Kalau ada anak mau sekolah, jangan dipersulit pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan justru membuat masyarakat bingung karena keterbatasan daya tampung,” tegasnya.

Legislator Fraksi PPP Makassar ini juga memastikan persoalan tersebut akan menjadi catatan penting dalam rekomendasi Pansus LKPJ dan akan kembali disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bentuk dorongan agar pemerintah kota segera mengambil kebijakan strategis sebelum tahun ajaran baru dimulai.”Ini juga akan kami bahas di komisi D mengenai penerimaan siswa baru karena saya liat ini juga sudah ada perubahan,” tuturnya. (Ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar