4,2 Juta Warga Masuk Kategori Rentan Hingga Miskin

MAKASSAR,BKM–Berdasarkan data triwulan I 2026, jumlah masyarakat Sulsel yang masuk dalam desil 1 hingga 5—kategori miskin hingga rentan—mencapai 4.262.595 jiwa.
Angka ini hampir setengah dari total penduduk Sulsel yang mencapai sekitar 9,7 juta jiwa.
Dalam konsep DTSEN, desil merupakan pembagian tingkat kesejahteraan menjadi 10 kelompok.

Desil 1 merupakan kelompok miskin ekstrem, disusul desil 2 sebagai kelompok miskin, dan desil 3 hingga 5 sebagai kelompok rentan.
Di Sulsel, wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dalam kategori tersebut adalah Kota Makassar dengan 474.489 jiwa.
Disusul Kabupaten Bone sebanyak 341.565 jiwa, Gowa 313.510 jiwa, Jeneponto 252.837 jiwa, dan Luwu 215.163 jiwa.

Sementara itu, jika dilihat dari persentase, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pangkep (11,60 persen), Jeneponto (11,42 persen), dan Luwu (10,97 persen).
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal menjelaskan, penentuan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan sekitar 41 variabel. Mulai dari kondisi ekonomi, kepemilikan aset, hingga identitas dasar.

Namun, kompleksitas variabel tersebut juga membuka peluang terjadinya kesalahan klasifikasi, terutama jika data di lapangan tidak terverifikasi secara optimal.
“Makanya kami terus melakukan validasi dan pemutakhiran agar data ini benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Secara nasional, pemerintah terus melakukan pembaruan DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Kementerian Sosial bersama BPS kini tengah menyempurnakan DTSEN volume terbaru sebagai dasar penyaluran bansos triwulan II 2026.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa data penerima bantuan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai hasil pemutakhiran.
“Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Sebaliknya, ada juga yang sebelumnya menerima tetapi ternyata masuk kategori inclusion error, sehingga tidak lagi menerima bantuan,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026, lalu.

Berdasarkan pembaruan terbaru, terdapat sekitar 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan karena tidak lagi memenuhi kriteria.
Di sisi lain, pemerintah juga menambahkan penerima baru hasil verifikasi lapangan.
Dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum terklasifikasi, sebanyak 27.176 keluarga kini telah masuk dalam sistem.
Sebagian besar di antaranya, yakni 25.665 keluarga, masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 dan berpotensi menerima bantuan sosial.
Malik Faisal bahkan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil.

Dalam sejumlah kasus, warga yang secara nyata hidup dalam kondisi miskin justru tercatat berada pada kelompok ekonomi yang lebih tinggi.
“Masih ada warga yang seharusnya masuk desil 1 atau 2—kategori miskin dan miskin ekstrem—tetapi dalam data tercatat di desil 6 ke atas. Padahal kondisi mereka sangat memprihatinkan, tidak punya rumah, tidak ada penghasilan tetap, bahkan kesulitan makan sehari-hari,” ujarnya, Kamis (16/4).

Kondisi ini, menurut Malik, menjadi sinyal bahwa proses pemutakhiran data masih perlu disempurnakan.
Idealnya, kesalahan dalam pendataan bisa ditekan seminimal mungkin mengingat data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan sosial.
“Kalau datanya tidak tepat, maka intervensi juga tidak tepat. Ini menyangkut hak masyarakat,” tegasnya.
Kata Malik, keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada akurasi data.

Jika ketidaksesuaian data terus terjadi, maka bukan hanya bantuan yang meleset, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Kalau yang miskin tidak masuk data, dia tidak akan pernah tersentuh bantuan. Ini yang harus kita cegah,” katanya.
Pemerintah pun membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan jika merasa tidak tepat sasaran dalam pendataan.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan data sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.(jun)