Makassar Petakan Kinerja OPD: Satpol PP Tertinggi, PU Terendah

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar mulai memetakan kinerja awal tahun anggaran 2026.Hasilnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan performa baik, sedang, maupun masih rendah dalam serapan anggaran Triwulan I.

Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar di Balai Kota, Kamis (16/4), terungkap bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencatatkan realisasi anggaran tertinggi, sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) justru menjadi yang terendah.

Satpol PP mencatat serapan anggaran sebesar 20,44 persen atau Rp8,77 miliar dari total Rp42,9 miliar.
Capaian ini menjadi yang tertinggi di antara OPD lain pada triwulan pertama.

Beberapa OPD lain dengan realisasi di atas 15 persen antara lain Dinas Ketenagakerjaan 21,53 persen, Dinas Pendidikan 19,53 persen, Damkarmat 16,96 persen, dan DPPPA 16,23 persen.
Di sisi lain, Dinas PU hanya mampu menyerap 2,38 persen anggaran atau sekitar Rp14,9 miliar dari total Rp628,5 miliar. Angka ini menjadi sorotan utama dalam evaluasi.

OPD dengan serapan rendah lainnya Dispora: 4,01 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: 5,64 persen, Diskominfo: 6,05 persen, dan Dinas Pertanahan: 7,42 persen.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa capaian triwulan pertama bukan sekadar angka, melainkan fondasi arah pembangunan sepanjang tahun.
Ia mengingatkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program harus selaras agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita bergerak cepat, tapi salah arah. Triwulan pertama ini penentu ritme kerja ke depan,” tegasnya.

Munafri juga menyoroti masih adanya pola kerja OPD yang berorientasi pada serapan anggaran semata, bukan pada hasil atau dampak program.
Secara keseluruhan, realisasi belanja APBD Kota Makassar hingga akhir Triwulan I mencapai Rp465 miliar atau 11,07 persen dari total anggaran Rp4,2 triliun.
Sementara itu, pendapatan daerah menunjukkan tren positif dengan capaian 22,14 persen atau Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun.
Munafri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja parsial dan mulai membangun kolaborasi lintas sektor.
“Evaluasi harus berbasis outcome. Bukan hanya apa yang dikerjakan, tapi apa dampaknya,” ujarnya.

Melalui forum Monev ini, Pemerintah Kota Makassar memberikan sinyal tegas kepada OPD dengan kinerja rendah agar segera melakukan percepatan dan perbaikan strategi.
Triwulan pertama, menurut Munafri, adalah momentum untuk mengoreksi arah sebelum memasuki fase percepatan di triwulan berikutnya.
“Kalau dari awal sudah lemah, hasil akhirnya pasti tidak maksimal. Tapi kalau fondasinya kuat, hasilnya bisa luar biasa,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Muh. Dahyal, menyebutkan realisasi belanja daerah hingga akhir Triwulan I mencapai Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau sebesar 11,07 persen, dengan capaian fisik sebesar 11,36 persen.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen, dari sebelumnya 11,48 persen,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi hingga Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen.
Angka tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 yang hanya mencapai 20,91 persen.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambah Dahyal.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Prioritas Daerah, baik yang bersumber dari program prioritas nasional maupun yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 2025–2029, saat ini telah berjalan.

Adapun perkembangan dan progres detail dari masing-masing program tersebut akan dipaparkan lebih lanjut oleh para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” tukasnya.

Munafri Ultimatum ke SKPD

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat memasuki triwulan II tahun anggaran 2026.

Appi sapaan akrab wali kota meminta seluruh jajaran pemerintah kota, mulai dari kepala SKPD, camat hingga lurah, Direksi Perusda bergerak lebih progresif melalui aksi nyata di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar serta program prioritas daerah hingga triwulan I, yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4).

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, para kepala dinas, camat, hingga jajaran direksi Perusda.
Dalam arahannya, Munafri mengungkapkan bahwa capaian realisasi anggaran pada triwulan I masih perlu mendapat perhatian serius.

Meski terdapat peningkatan secara year-on-year, angkanya dinilai belum cukup signifikan untuk mencapai target optimal di akhir tahun.
Dimana, year on year (YoY) adalah metode perbandingan data atau kinerja keuangan antara satu periode (bulan/kuartal) dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tapi sangat tipis,” kata orang nomor satu Kota Makassar itu, penuh penekanan.

“Kalau pola ini berjalan normal, kita berpotensi tidak mencapai 90 persen realisasi belanja di akhir tahun. Artinya, harus ada akselerasi di triwulan berikutnya,” tambah Appi.
Munafri juga menyebutkan masih adanya sejumlah SKPD dengan capaian realisasi yang rendah. Oleh sebab itu, ia meminta agar hambatan yang terjadi segera diidentifikasi secara spesifik dan tidak dianggap sebagai kendala teknis biasa.

“Saya lihat masih ada yang jauh di bawah. Ini harus dipastikan kendalanya apa, supaya kita bisa kejar di triwulan berikutnya,” imbuh politisi Golkar itu.
Dalam forum tersebut, Munafri memaparkan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah guna mendorong percepatan kinerja di triwulan berikutnya.
Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD, rencana kerja (Renja), dan penganggaran sebagai fondasi utama dalam mencapai target pembangunan.

“Kita tidak bisa hanya melihat angka. Di awal ini kita harus pastikan keselarasan antara RPJMD, Renja, dan anggaran. Ini basic yang menentukan arah kerja kita sampai akhir tahun,” jelasnya.
Munafri meminta setiap OPD memastikan bahwa seluruh program yang telah direncanakan benar-benar siap untuk dijalankan dan tidak berhenti pada tahap perencanaan semata.
Begitu pun delivery anggaran. Appi menegaskan bahwa proses penyaluran dan pelaksanaan anggaran harus berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program.

“Delivery anggaran harus smooth, jangan sampai kita berhenti hanya karena persoalan teknis di perencanaan,” tegasnya.
Selanjutnya, early outcome atau dampak awal. Munafri menekankan pentingnya mengukur sejauh mana program yang dijalankan sudah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sejak triwulan pertama.

Wali Kota mengingatkan agar seluruh OPD tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga memperhatikan bagaimana program tersebut dirasakan oleh masyarakat.
Ditegaskan, hasil evaluasi triwulan I ini akan menjadi dasar untuk langkah percepatan di triwulan berikutnya.
“Kalau dampaknya belum terasa, ini harus kita evaluasi. Jangan sampai program yang kita jalankan justru tidak dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
“Ini harus jadi evaluasi yang kuat. Setelah ini akan kita bahas bersama tim ahli untuk memastikan langkah percepatan bisa berjalan maksimal,” lanjutnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi (monev) menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan APBD berjalan tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aliyah mengungkapkan, hingga Triwulan I, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan realisasi program prioritas daerah dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kualitas output.

“Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan kota.
“Sesuai arahan Wali Kota, tidak boleh lagi ada kegiatan yang berjalan tanpa dampak yang konkret,” tegasnya.

Menurut politisi Demokrat itu, penguatan sinergi dan komitmen lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar,” tutup Aliyah. (rhm)