BPBD Siapkan 1.000 Tandon Air Antisipasi Krisis Air Akibat El Nino Godzilla

MAKASSAR, BKM–Menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang diprediksi dipicu fenomena El Nino yang disebut-sebut sebagai “El Nino Godzilla”, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar mulai mematangkan berbagai langkah antisipasi.

Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar serta seluruh pemangku kepentingan untuk membahas master plan penanganan bencana kekeringan.
“Semua sudah kami siapkan dalam dokumen teknis. Kita punya Rencana Kontinjensi atau Renkon untuk berbagai jenis bencana, termasuk kekeringan. Jadi ketika bencana terjadi, kita tidak lagi bergerak tanpa arah, semua sudah ada panduannya,” jelas Fadli, saat ditemui di sela-sela gladi Peringatan Hari Kebencanaan Nasional di Kantor BPBD Makassar, Jalan Kerung-kerung, Selasa (28/4).

Menurut Fadli, terdapat tiga dampak utama yang menjadi fokus kewaspadaan pemerintah, yaitu krisis air bersih, meningkatnya risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat.
Krisis air menjadi ancaman paling nyata. Untuk itu, BPBD telah menyiapkan lebih dari 1.000 unit tandon air yang akan didistribusikan secara bertahap ke wilayah terdampak.
Saat ini, sekitar 100 unit tandon telah tersedia dan mulai disalurkan berdasarkan skala prioritas.“Air adalah kebutuhan dasar. Saat kekeringan terjadi, dampaknya langsung terasa. Maka distribusi air bersih menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Distribusi bantuan tandon air akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi di lapangan.
“Nanti akan kami distribusikan berdasarkan kebutuhan warga. Kami menerima laporan kebutuhan selanjutnya diassesment mana yang paling urgen untuk dibantu,” beber Fadli.
Selain itu, potensi kebakaran juga meningkat seiring naiknya suhu udara akibat pemanasan permukaan laut. Kondisi ini membuat api lebih mudah menyebar, terutama di kawasan padat penduduk.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran terus diperkuat, termasuk rencana pendirian posko di titik-titik rawan.

Sementara itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Kekeringan berpotensi memicu berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tuberkulosis, hingga penyakit kulit akibat keterbatasan air bersih.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar menyiapkan obat-obatan, langkah pencegahan, dan penanganan dini bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam menghadapi potensi bencana ini, BPBD Makassar juga membentuk Satuan Penanganan Darurat Bencana (SKPBD) yang akan menjadi pusat komando pengendalian situasi.
Berbagai instansi dilibatkan sesuai perannya, seperti PDAM untuk distribusi air bersih, dinas pemadam kebakaran untuk penanganan kebakaran, serta dukungan sektor kesehatan.
Tak hanya itu, BPBD juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari BUMN, perbankan seperti BNI dan Mandiri, hingga lembaga sosial seperti Baznas dan Dompet Dhuafa.
Fadli menegaskan, penetapan status tanggap darurat menjadi langkah krusial dalam optimalisasi penanganan bencana.

Status tersebut memungkinkan akses terhadap pendanaan seperti Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP), hingga bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.
“Kami menargetkan awal Mei sudah ada penetapan status siaga, bahkan bisa langsung ke tanggap darurat jika didukung data dari BMKG. Ini penting agar bantuan pusat bisa segera masuk,” tegasnya.
Di sisi lain, BPBD menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menghadapi bencana. Fadli menyebut bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kesiapsiagaan warga itu sendiri.

“Dalam kebencanaan, 95 persen penyelamatan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri—oleh diri mereka, keluarga, dan tetangga. Petugas hanya sekitar 5 persen. Jadi edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat itu kunci,” ungkapnya.
Untuk itu, BPBD akan menggelar kegiatan kesiapsiagaan, termasuk simulasi atau gladi penanganan bencana yang melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, hingga relawan.
BPBD berharap dukungan anggaran dari pusat dapat segera terealisasi setelah status darurat ditetapkan, sehingga seluruh rencana penanganan bisa berjalan maksimal.

“Yang terpenting, kita tidak menunggu bencana datang baru bergerak. Semua sudah kita siapkan dari sekarang agar saat terjadi, kita siap, tidak panik, dan bisa melindungi masyarakat,” tutup Fadli.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Pasalnya, dampak El Nino diperkirakan tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan dan penurunan curah hujan secara drastis, tetapi juga berisiko menekan ketahanan pangan serta meningkatkan potensi gangguan kesehatan masyarakat.
“Kita mulai menyusun langkah konkret dan terintegrasi, memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ekstrem El-Nino,” jelas Munafri.
Oleh sebab itu, jajaran Pemkot Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 dengan menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pusat komando dalam penanganan krisis, khususnya terkait ancaman kekeringan dan distribusi air bersih.

Munafri menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran camat harus bergerak terpadu, namun pelaksanaan teknis di lapangan akan ditumpukan pada BPBD sebagai leading sector.
“Ke depan akan dikomdaoi di BPBD. menjadi aktor utama untuk memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air,” tutur Appi.
“Jangan hanya merencanakan, tapi saat eksekusi perlu. Ini akan saya kontrol langsung,” tambah Appi, penuh penegasan dalam rapat koordinasi di Balai Kota.

Pria yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya perencanaan yang tidak berhenti pada konsep, melainkan harus diterjemahkan dalam sistem kerja yang detail, terukur, dan mudah dieksekusi.
Dia meminta seluruh skenario penanganan disusun hingga ke tingkat teknis paling rinci, termasuk alur distribusi air, sumber pasokan, armada pengangkut, hingga mekanisme pembagian ke masyarakat.
Menurutnya, krisis air bukan sekadar persoalan ketersediaan, tetapi memiliki efek berantai yang luas. Mulai dari meningkatnya risiko penyakit menular, gangguan aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Harus dipikirkan dampaknya, penyakit bisa meningkat, aktivitas di sekolah dan fasilitas kesehatan terganggu, maka semua jajaran SKPD dan camat antisipasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa distribusi informasi yang tidak optimal dapat memperparah situasi, termasuk memicu tekanan terhadap layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Oleh sebab itu, seluruh OPD diminta memastikan sistem komunikasi dan koordinasi berjalan efektif. Appi mencontohkan perlunya simulasi konkret di wilayah Kecamatan dengan menghitung secara pasti dari mana sumber air diambil.
Juga berapa armada yang disiapkan, di mana titik distribusi, hingga bagaimana penyimpanan dilakukan di tengah keterbatasan fasilitas masyarakat.

“Simulasi tidak boleh lagi bersifat biasa, harus detail. Kalau ada wilayah kekurangan air, kita sudah tahu berapa menit air sampai, siapa yang antar, dan bagaimana dibagikan,” imbuh dia.(rhm)

=====================================================
int
Kombes Pol Arya Perdana

10 Ribu Buruh Akan Padati Jalan Utama

MAKASSAR, BKM — Sekitar 10 ribu buruh akan memadati ruas jalan utama di Kota Makassar, dalam aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Massa buruh rencana akan memusatkan titik unjuk rasa di kawasan Fly Over Jalan AP Petta Rani,Jumat (1/5).

“Sampai saat ini baru elemen buruh dari serikat-serikat buruh yang sudah konfirmasi akan melaksanakan aksi. Jumlahnya saat ini direncanakan 10 ribu,” kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, Selasa (28/4).
Arya mengatakan Pemerintah kota (Pemkot) Makassar sebelumnya telah memberikan penawaran lokasi alternatif bagi para peserta aksi. Pemkot Makassar menyiapkan kawasan Karebosi sebagai pusat peringatan agar kegiatan tersebut berlangsung lebih tertata.

“Dari Wali Kota akan sediakan tempat di Karebosi, tapi beberapa serikat juga tetap akan melaksanakan aksi di Fly Over,” jelas Arya.
Para buruh memilih tetap berpusat di pertigaan Jalan AP Petta Rani dan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang. Pihak kepolisian menyebut konsentrasi massa dalam jumlah besar ini akan memberikan dampak terhadap arus lalu lintas di sejumlah ruas utama kota.

Arya menyarankan warga Makassar membatasi mobilitas di luar rumah demi menghindari penumpukan kendaraan. Pemerintah juga menetapkan kebijakan libur untuk meminimalkan kepadatan arus lalu lintas saat aksi buruh berlangsung.
“Disarankan saat 1 Mei kalau tidak ada kepentingan mendesak agar standby di rumah agar tidak terjebak macet. Bahkan sekolah juga libur,” ungkapnya. (jun)

================================================

SAMBUNGAN:

BKM/IST
Dr Hj Husniah Talenrang.

Husniah Serukan Suara Perempuan Harus Diwujudkan

GOWA, BKM–Jangan remehkan perempuan. Serendah apapun pendidikannya, seorang perempuan pasti memiliki kelebihan dan kemampuan yang tak dimiliki kaum lelaki.
Seperti dikatakan Bupati Gowa Dr Hj Husniah Talenrang bahwa perempuan itu punya peran sangat strategis bahkan di berbagai bidang. Dan peran itu bermuara pada pembangunan daerah yang tentunya akan menjadi penopang hidup bagi masyarakat luas.

Husniah menegaskan itu saat hadir dl salah satu kegiatan di Phinisi Point (Pipo) Mall, Makassar dalam rangkaian Hari Kartini baru- baru ini.
Husniah yang juga KetuabDewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel menyebutkan karena perannya sangat strategis maka perempuan perlu diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan kebijakan.
Sebagai kepala daerah perempuan, Husniah mengaku memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara perempuan tidak hanya didengar tapi juga diwujudkan dalam bentuk program nyata.
“Perempuan harus diberikan ruang untuk menyampaikan keinginan dan aspirasinya. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak merasa ditinggalkan,” kata Husniah.

Bupati Gowa ini mengatakan pemerintah kabupaten terus mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pembangunan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dari waktu ke waktu, perempuan di Gowa kata Husniah terus dibina melalui berbagai pelatihan peningkatan kapasitas baik ibu rumah tangga, pelaku UMKM, organisator dan lainnya.
Apa yang dilakukan pemerintah kabupaten tambah Husniah, khususnya ruang untuk berkreasi bagi perempuan adalah sebuah upaya menjadikan perempuan memiliki daya untuk berkarya sehingga dapat berkontribusi melalui berbagai kegiatan pembangunan daerah.

“Sangat banyak yang kita lakukan untuk peningkatan kapasitas perempuan. Selain berbagai pelatihan juga perempuan dilibatkan dalam musrenbang. Di musrenbang inilah perempuan menyuarakan aspirasinya. Oleh pemerintah aspirasi ini digodok dengan skala prioritas bersama aspirasi masyarakat lainnya. Segala aspirasi perempuan didengar dan diwujudkan dalam bentuk program nyata, ” kata Husniah.
Disebutkannya, perempuan memiliki potensi besar terlebih perempuan generasi muda yang kreatif.

“Tugas kita adalah membuka ruang dan memberikan kesempatan agar mereka bisa berkembang dan berkontribusi. Perempuan harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika, baik sosial maupun politik. Kita tidak boleh ragu untuk mengambil peran strategis di semua lini,” jelas politisi PAN dan merupakan bupati perempuan pertama di Kabupaten Gowa ini. (sar)