Chaidir Kumpulkan Kepala OPD dan Camat

MAROS, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tengah bersiap melakukan pemangkasan anggaran menyusul arahan dari Presiden. Langkah ini bertujuan menekan pengeluaran. Sekaligus mengalokasikan dana ke program prioritas yang lebih mendesak.
Bupati Maros, Chaidir Syam, telah mengumpulkan kepala OPD dan camat untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat ditunda atau dikurangi. Fokus utama pemangkasan meliputi perjalanan dinas (perjadin), alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial yang masih bisa dialihkan ke tahun berikutnya.

”Perjalanan dinas, ATK, dan event-event yang tidak mendesak akan kami kurangi. Jika memungkinkan, kegiatan yang biasanya dilakukan secara luring akan dialihkan ke sistem daring untuk menghemat anggaran,” kata mantan ketua DPRD Maros ini.

Bupati Maros, Chaidir Syam Chaidir, merincikan anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp30 miliar diproyeksikan akan dipangkas hingga 50 persen. Sehingga dapat menghemat sekitar Rp15 miliar.

”Kita akan tetap mempertahankan perjalanan dinas yang benar-benar mendesak. Seperti menghadiri undangan yang sifatnya krusial. Namun, jika memungkinkan dilakukan via zoom, maka tidak perlu dilakukan perjalanan fisik,” jelasnya.
Sementara itu, belanja ATK yang mencapai Rp5 miliar juga akan dikurangi dengan mengoptimalkan sistem elektronik dan mengurangi penggunaan kertas. Seminar dan rapat akan lebih sering dilakukan melalui Zoom atau platform daring lainnya untuk menekan biaya operasional. Jika tatap muka diperlukan, Pemkab akan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah, seperti gedung serbaguna, agar tidak membebani anggaran.

Meski terjadi pemangkasan, Pemkab memastikan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
”Kami pastikan pemangkasan ini tidak mengorbankan pelayanan masyarakat. Justru ini langkah efisiensi agar anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan yang lebih penting,” tegas Chaidir.

Saat ini, Pemkab Maros masih menunggu keputusan akhir dari Kementerian Keuangan terkait pengalihan anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat. Keputusan ini akan menentukan bagaimana anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. (ari/c)