Budiman Harap ASN Pahami Landasan Hukum Pemerintahan

MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, H Budiman membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Hukum Administrasi Pemerintahan kerjasama Pemerintah Kabupaten Lutim dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, yang dilaksanakan di Hotel Myko Panakukang Makassar baru-baru ini.

Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 19-21 Desember 2024 dengan menghadirkan enam orang narasumber. Mengawali sambutannya, Budiman mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama LPPM Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan fasilitator dalam bimtek ini.

“Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Lutim,” harap Budiman.
Budiman mengungkapkan, tujuan utama bimtek ini untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Melalui Bimtek ini, penyelenggaraan Hukum Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.
Olehnya itu, kata Bupati, pada kesempatan ini, ia berharap kepada seluruh peserta bimtek untuk mengikuti kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Sehingga tujuan dari bimtek ini dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah sebagaimana regulasi yang ada,” pungkas Budiman.
Ketua LPPM Unhas, Muh Nasrum Massi, mengucapkan terima kasih kepada bapak Bupati Lutim atas kepercayaan yang diberikan kepada Unhas khususnya LPPM dan Fakultas Hukum atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini.

“Semoga ini memberikan manfaat yang besar, kami di bidang akademik memang lebih banyak mendalami, memahami, meneliti dan mengaplikasikan ilmu ini untuk masyarakat, dengan tujuan terjadi efisiensi, proses yang berjalan natural dan tidak ada hambatan,” jelasnya.

Sementara Ketua Panitia, Naswar Bohari, dalam laporannya menjelaskan, latar belakang dipilihnya tema bimtek ini terkait dengan semakin intensnya tuntutan penerapan tata kepemerintahan yang baik.
Menurutnya, pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga kepada administrator pemerintahan itu sendiri.
“Kita pahami bersama bahwa, hukum administrasi itu memuat panduan dan langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintahan ketika hendak mengambil keputusan,” tegas Naswar.

Turut hadir, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Hamzah Halim, Sekretaris Daerah Lutim, H. Bahri Suli, Fasilitator dari Hukum Tata Pemerintahan dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Unhas, para asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Sekertaris serta para Kabag lingkup Pemkab Lutim. (rls)