Dewan Tekankan Penataan Parkir di Minimarket

MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti parkir di gerai ritel modern. Praktik pungutan parkir yang masih terjadi di sejumlah minimarket dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya kontrol kebijakan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah daerah.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin secara terbuka menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Ia menilai, banyak gerai ritel modern sebenarnya telah menunaikan kewajiban retribusi parkir kepada Perumda Parkir, namun masyarakat tetap dibebani pungutan oleh oknum di lapangan.

“Ini bukan lagi soal ada atau tidaknya aturan, tapi bagaimana aturan itu dijalankan ketika pihak minimarket sudah membayar retribusi, seharusnya tidak ada lagi pungutan kepada pengunjung. Tapi faktanya, praktik itu masih terus terjadi dan dibiarkan,” ungkapnya, Rabu (6/5).

Lanjut legislator Fraksi PKS Makassar ini menegaskan perlunya langkah tegas dan terukur untuk mengakhiri polemik tersebut. Salah satu yang ia dorong adalah pemasangan penanda resmi ‘Bebas Parkir’ di setiap gerai yang telah memenuhi kewajiban retribusi. Menurutnya, kehadiran informasi yang jelas di lokasi akan menjadi garis batas antara kebijakan resmi dan praktik liar.

“Selama ini masyarakat tidak punya pegangan mereka tidak tahu apakah parkir itu memang berbayar atau sebenarnya gratis akhirnya, mereka memilih membayar daripada berdebat. Di situlah ruang penyimpangan muncul maka harus ada penanda resmi yang tidak bisa ditawar,” bebernya.

Lebih jauh, Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintah dalam mengelola layanan publik. “Kalau hal sederhana seperti parkir saja tidak bisa kita pastikan kejelasannya, bagaimana masyarakat mau percaya pada sistem yang lebih besar, ini soal kredibilitas pemerintah daerah,” katanya.

Di sisi lain, anggota Komisi B DPRD Makassar, Kasrudi menggarisbawahi aspek pengawasan dan potensi kebocoran pendapatan daerah dalam polemik ini. Ia menilai, ketidakteraturan praktik parkir mencerminkan adanya celah dalam sistem pengelolaan yang harus segera dibenahi.

“Kalau pungutan masih terjadi di lokasi yang seharusnya gratis, maka kita patut bertanya ke mana aliran uang itu. Ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga berpotensi merugikan daerah artinya, ada sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Legislator Fraksi Gerindra Makassar menegaskan bahwa Perumda Parkir harus bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya fokus pada target penerimaan, tetapi juga bertanggung jawab atas tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Selama ini orientasi kita terlalu pada angka PAD, tapi lupa memastikan sistem di lapangan berjalan benar. Padahal, tanpa pengawasan yang kuat, kebocoran akan terus terjadi kita butuh pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem hingga pengawasan petugas,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah kota tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terhadap pola kerja sama dengan pihak ritel modern serta mekanisme operasional juru parkir.
“Jangan ada kompromi terhadap praktik yang merugikan masyarakat kalau perlu, lakukan audit total. Pastikan semua berjalan sesuai aturan karena kalau dibiarkan, ini akan menjadi kebiasaan buruk yang terus berulang,” ujarnya.

Ia menilai, penyelesaian polemik parkir di minimarket membutuhkan langkah cepat sekaligus konsisten. Penegasan status parkir di lapangan, penguatan pengawasan, serta transparansi informasi dinilai menjadi kunci untuk mengakhiri praktik yang selama ini meresahkan masyarakat sekaligus memperbaiki wajah pelayanan publik di Kota Makassar. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar