Dewan Temukan Pelayanan Publik Masih Kurang di OPD

MAKASSAR, BKM–Pelayanan publik yang kurang optimal masih menjadi keluhan utama masyarakat Kota Makassar. Menyikapi hal ini, anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di kantor-kantor pemerintahan.
“Kami fokus memastikan bahwa pelayanan di kantor lurah, kantor camat, dan dinas-dinas terkait benar-benar berjalan maksimal. Jangan sampai masyarakat justru merasa dipersulit saat mengurus administrasi,” tegasnya, Senin (3/2).

Menurutnya, banyak kantor pemerintahan yang masih belum memiliki sistem pelayanan optimal, sehingga menghambat kepentingan masyarakat. Untuk itu, Komisi A DPRD Makassar telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai kantor pemerintahan guna mengevaluasi kinerja mereka.

“Kami turun langsung ke lapangan, mengecek bagaimana layanan diberikan kepada masyarakat. Hasilnya, masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki,” kata legislator Fraksi PKS Makassar ini.
Selain itu, status kepemilikan beberapa kantor pemerintahan yang belum dipatenkan juga menjadi perhatian serius. Jika dibiarkan, hal ini bisa berdampak pada ketidakpastian operasional dan pelayanan.
Tidak hanya pelayanan publik, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan. Anggota DPRD Makassar, Odhika Cakra Satriawan, yang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Biringkanaya Tahun Anggaran 2025, menekankan bahwa banyak fasilitas di wilayahnya yang perlu segera dibangun dan diperbaiki.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang mencakup Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, Odhika mengungkapkan bahwa salah satu masalah mendesak adalah pembangunan kantor Kelurahan Berua, yang hingga kini masih menempati bangunan kontrakan.

“Bayangkan, kantor kelurahan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat masih berstatus kontrak! Ini harus segera dianggarkan agar masyarakat mendapatkan fasilitas yang layak,” bebernya.
Selain itu, persoalan drainase juga menjadi masalah serius, terutama di wilayah yang sering mengalami banjir.
“Banyak kelurahan yang butuh sistem drainase yang lebih baik. Banjir yang terus terjadi setiap musim hujan harus segera diatasi, bukan hanya dikeluhkan,” ujarnya.
Sebagai politisi Partai NasDem, Odhika berkomitmen untuk mengawal anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk kantor kelurahan dan sistem drainase, agar dapat direalisasikan pada tahun 2025.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota harus segera mengambil tindakan nyata. Pelayanan publik yang buruk dan infrastruktur yang tidak memadai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Warga butuh solusi, bukan sekadar janji,”tutupnya.(ita)