PDIP Ajak Publik Hentikan Tafsir Politik atas Fenomena PKL

MAKASSAR, BKM–Isu yang mengaitkan simbol warna tertentu dengan kepentingan politik dinilai berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sedang dihadapi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Makassar menilai pendekatan yang lebih bijak diperlukan agar polemik tersebut tidak berkembang ke arah yang menyesatkan.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDI, Dr Udin Saputra Malik, menyampaikan bahwa fenomena penyeragaman warna lapak yang belakangan ramai diperbincangkan tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik praktis. Menurutnya, penafsiran yang menghubungkan warna tertentu dengan dukungan kepada partai politik justru mengabaikan realitas sosial yang tengah dihadapi para pedagang kecil.

“Narasi seperti itu keliru dan tidak berdasar, isu tersebut berkembang di tengah masyarakat tanpa fakta yang jelas, lalu dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” ungkapnya, Rabu (18/2).

Ia menilai, langkah para pedagang lebih tepat dibaca sebagai bentuk respon atas tekanan ekonomi dan kebijakan penertiban yang semakin intens. Dalam situasi tersebut, para PKL berupaya menunjukkan keberadaan mereka agar tetap mendapat ruang untuk bekerja.

“Ini soal upaya mempertahankan penghidupan. Bukan soal simbol politik atau keberpihakan kepada siapa pun,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Makassar ini menambahkan, dinamika yang muncul di lapangan mencerminkan kegelisahan kelompok ekonomi kecil yang merasa posisinya semakin terdesak. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak ditarik ke wilayah politik yang justru berpotensi memperkeruh suasana.

Fenomena pengusuran lapak PKL ini menjadi salah satu contoh bagaimana isu sosial dapat dengan cepat berubah menjadi perdebatan simbolik di ruang publik. Padahal, substansi masalahnya adalah keberlangsungan ekonomi para pedagang di tengah kebijakan penataan kota.

Ia mendorong pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan persoalan PKL dalam kerangka sosial-ekonomi, bukan politik. Pendekatan dialog dan solusi berkeadilan dinilai lebih relevan dibanding membiarkan isu berkembang menjadi spekulasi politik.

“Yang harus dicari adalah jalan tengah agar penataan kota berjalan, tetapi penghidupan masyarakat kecil juga tetap terlindungi,” tuturnya. (Ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar