8 hours ago
3
Rabu 15 Januari 2025 07:00 am oleh ronalyw
MAKASSAR, BKM — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Fadjry Djufry berjanji untuk akan memudahkan para petani mendapat subsidi pupuk. Bahkan, kata dia, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menghapus distributor yang nakal.
“Jadi Pak Menteri (Mentan) sudah menghapus distributor yang nakal. Kita sama-sama dengan Satgas Pangan pusat sudah ratusan yang kita cabut izinnya, karena pupuk dan benih itu tidak boleh bersoal,” kata Fadjry, Selasa (14/1).
Professor yang juga Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan ini, menegaskan akan menyelesaikan permasalahan pupuk subsidi ini, sehingga para petani bisa mudah mendapatkannya.
“Insyaallah kita akan selesaikan itu. Sekarang sudah ada arahan Bapak Presiden, tidak bertele-tele lagi. Jadi pupuk itu langsung masuk ke distributor, dan langsung ke petani. Kita mudahkan,” terang Fadjry.
Ia menegaskan, jika ada masyarakat yang masih menemukan penyelewengan pupuk, bisa melaporkan hal itu ke pemerintah, termasuk ke Satgas Pangan.
“Kalau ada praktik penyelewengan itu langsung dilaporkan saja, pasti kita akan segera tindaki. Saya sudah ketemu Kapolda untuk Satgas Pangan kita,” tutup Fadjry.
Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman saat memimpin rapat virtual menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai. Ditegaskan pula bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap distributor atau pengecer pupuk subsidi yang menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Hal tersebut merespons laporan adanya harga pupuk subsidi yang mencapai Rp300.000 per kuintal di Nusa Tenggara Barat (NTB), jauh di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Amran memastikan jika laporan ini terbukti, pihaknya tidak akan segan mencabut izin usaha pihak yang terlibat
.
“Kalau benar, langsung kami (tindak). Tolong cek alamatnya, orangnya siapa, itu saya evaluasi dan bisa saya cabut izinnya,” kata Amran.
Menurutnya, tindakan sengaja menaikkan harga pupuk akan merugikan petani. Karenanya, dia menilai perlu ada tindakan tegas bagi oknum yang mengambil keuntungan sendiri.
“Itu dicabut tuh. Nggak boleh lagi. Petani ujung tombak kita, masak dizalimi dengan menaikkan harga? Oke, nanti aku cek,” ujarnya. (jun)
