3 days ago
6
Rabu 13 November 2024 07:00 am oleh ronalyw
MAROS, BKM — Program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif, terus berupaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.
Program ini bertujuan agar kelompok marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya, dapat berpartisipasi aktif dan merasakan manfaat dari pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Program Inklusi-Bakti di Kabupaten Maros mengadakan kegiatan penting yang akan mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, Senin (11/11).
Dalam kegiatan tersebut, akan dilakukan penyusunan draf Peraturan Bupati (Perbup) serta draf panduan perencanaan pembangunan khusus untuk perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Kordinator Program Inklusi Kabupaten Maros, Ismawati, mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok tersebut.
”Melalui program ini, Pemerintah Australia melanjutkan komitmennya untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak penyandang disabilitas, serta inklusi sosial,” jelasnya.
Lanjut dijelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Kafe The Clove Maros ini, dimulai pada pukul 09.00 Wita, mengundang berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maros secara lebih inklusif.
”Program Inklusi ini adalah inisiatif yang dikoordinasikan Bappenas melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, yang bertujuan memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam pembangunan,” tambahnya.
Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas, penguatan organisasi masyarakat sipil, serta pengembangan program pembangunan inklusif yang melibatkan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Maros. (ari/c)
