Reses Anggota Dewan Terima Aduan Banjir Hingga Bansos

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar saat ini disibukkan dengan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hal yang paling banyak diadukan adalah persoalan banjir, zonasi hingga bantuan sosial.

Anggota DPRD Kota Makassar Andi Tenri Uji Idris, mengatakan telah bertemu langsung dengan masyarakat di Dapil V Makassar yang meliputi Mamajang, Tamalate, Mariso untuk mendengar dan menyerap berbagai aspirasi terkait kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi, dan peningkatan layanan publik.

“Memang mendominasi ini hampir di semua titik reses saya terkait persoalan infrastruktur drainase dan jalan. Kita akan coba carikan solusi dengan menghubungi Dinas PU. Ada beberapa juga menanyakan keberadaan kantor lurah Bontoduri yang mungkin dapat segera direalisasikan tahun depan,” ujarnya, Sabtu (7/12).

Legislator Fraksi PDIP Makassar ini, mengaku salah satu masalah yang paling sering diungkapkan adalah buruknya kondisi drainase yang menjadi penyebab utama banjir di wilayah mereka. Warga meminta pemerintah segera melakukan pengerukan dan normalisasi saluran drainase untuk memastikan aliran air lancar, terutama saat musim hujan.
Menurut warga, permasalahan ini telah berulang setiap tahun dan menyebabkan kerugian bagi warga, baik secara materiil maupun non-materiil.

Selain itu, warga juga menyoroti pentingnya bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan merata. Banyak diantara mereka mengeluhkan sulitnya mengakses bantuan sosial yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup. Mereka meminta perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan ini benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

“Saya sudah mengunjungi beberapa titik dan memang semua keluhannya soal bantuan sosial. Saya menjelaskan memang ada pembagian tidak menyeluruh karena jatah bantuan dikurangi. Mungkin secara pribadi ada hal yang saya akan bantu,” imbuhnya.

Sementara anggota DPRD Makassar Irwan Hasan mengaku banyak aduan mengenai sistem zonasi dan minimnya armada pengangkut sampah di tingkat RW yang sering menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik. Masyarakat meminta agar pemerintah segera menambah armada serta meningkatkan pelayanan kebersihan di lingkungan mereka.
Terkait program bantuan sosial, masyarakat meminta penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) khusus di RW. Hal ini mengingat masih banyak keluarga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Warga juga menekankan perlunya pendataan ulang keluarga kurang mampu oleh Dinas Sosial agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada lagi keluarga miskin yang terabaikan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, legislator Fraksi PPP Makassar ini menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia berjanji akan membawa seluruh masukan ini ke pembahasan di DPRD dan berkoordinasi dengan dinas terkait guna mencarikan solusi yang efektif.
“Reses ini adalah wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Aspirasi warga akan menjadi prioritas kami di dewan agar dapat diwujudkan dalam program yang nyata dan bermanfaat,” tandasnya. (ita)