Supratman Soroti Dinamika Politik dalam Transisi Pemerintahan

MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Nasdem yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman menegaskan bahwa dinamika politik dalam masa transisi pemerintahan harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat kesinambungan program pembangunan.
Supratman menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintahan yang lama dan yang baru, terutama dalam menyelaraskan program kerja di tengah perbedaan visi politik.
“Kita tidak bisa mengabaikan bahwa pemerintahan baru pasti membawa agenda dan kebijakan berbeda. Namun, transisi ini harus berjalan dengan mekanisme yang jelas agar tidak ada program yang terputus begitu saja,” ujar Supratman dalam sebuah diskusi di Hotel Four Points Makassar, Kamis (30/1).

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa peralihan kekuasaan tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepentingan politik, tetapi tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Dewan Penasehat Fraksi Nasdem DPRD Makassar ini menekankan bahwa perbedaan politik tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan program yang telah berjalan dengan baik. Ia mencontohkan bagaimana program sosial yang dimulai oleh Wali Kota sebelumnya, Ilham Arif Sirajuddin (IAS), tetap dilanjutkan dalam bentuk layanan Homecare oleh Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto.
“Kita harus objektif. Kalau ada program yang sudah terbukti bermanfaat, jangan dihapus hanya karena berasal dari pemerintahan sebelumnya,” tegasnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa pemerintahan baru berhak menyesuaikan kebijakan dengan visi-misi yang diusung saat Pilwali. Oleh karena itu, DPRD akan berperan sebagai penyeimbang agar tidak terjadi gesekan politik yang berujung pada ketidakpastian kebijakan.

Terkait dinamika politik pasca Pilwali, Supratman menyoroti bahwa ketidakpastian akibat sengketa hasil pemilu berpotensi memperlambat proses transisi. Ia berharap agar semua pihak bisa bersikap dewasa dalam menyikapi situasi ini.
“Sengketa Pilkada memang masih berlangsung, dan kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, pemerintahan tidak boleh stagnan. Semua kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tetap dijalankan,” katanya.

Ia pun berharap ada ruang komunikasi antara tim transisi pemerintahan baru dengan Wali Kota Danny Pomanto, sehingga pembahasan program bisa lebih terarah dan tidak sekadar menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik.
“Kuncinya ada pada komunikasi politik yang baik. Jika semua pihak bisa duduk bersama tanpa ego politik, transisi ini bisa berjalan lancar dan stabil,” tutupnya.(ita/rif)

Fraksi Mulia Dukung Pemerintahan Baru, Ingatkan Sinkronisasi Kebijakan

SEMENTARA itu, legislator Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Mulia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa pemerintahan yang baru harus didukung agar dapat menjalankan kebijakan dengan efektif.

Namun, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan wali kota yang baru dengan kebijakan daerah yang sudah berjalan.
“Kami di DPRD siap mengawal jalannya pemerintahan yang baru. Namun, ada prinsip keberlanjutan yang harus diperhatikan. Tidak semua program yang telah berjalan bisa dihentikan begitu saja, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Ray Suryadi Arsyad, Kamis (30/1).

Menurut Ray, transisi pemerintahan harus berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan kepentingan publik. Ia juga mengingatkan bahwa wali kota baru memiliki tanggung jawab besar untuk menyesuaikan visi dan misinya dengan kondisi yang sudah ada di Makassar.

“Setiap kepala daerah tentu punya program unggulan, tetapi itu harus diselaraskan dengan perencanaan jangka panjang daerah. Tidak bisa hanya berdasarkan janji politik semata. Kami di DPRD akan mengawal agar kebijakan yang dibuat tetap realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dalam konteks anggaran, Ray juga menyoroti pentingnya memastikan belanja daerah tetap berjalan selama masa transisi. Ia mengingatkan bahwa pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, listrik, dan kebutuhan operasional pemerintahan tidak boleh terganggu.

“Pemerintahan baru membutuhkan fondasi yang kuat, dan itu hanya bisa terjadi jika tidak ada hambatan dalam belanja daerah. Jangan sampai terjadi stagnasi hanya karena perubahan kepemimpinan,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar Pemkot Makassar tetap berhati-hati dalam menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat, mengingat adanya regulasi yang harus dipatuhi.
“Pemerintah pusat punya kebijakan sendiri terkait transfer dana ke daerah, dan kita harus mengikuti aturan itu. Jangan sampai ada kesalahan yang bisa berdampak pada jalannya pemerintahan ke depan,” jelasnya.

Ray menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi pemerintahan yang baru agar transisi berjalan dengan baik dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap wali kota baru bisa bekerja sama dengan DPRD untuk memastikan Makassar terus berkembang. Tidak boleh ada ego politik yang menghambat pembangunan,” pungkasnya.(ita/rif)