Tolak Pembangunan PLTP, Massa AMTTG Kurung Bupati Tana Toraja di Gedung DPRD

MAKALE, BKM — Demo Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal (AMTTG), Kamis (19/2/2026) di DPRD Tana Toraja berujung ricuh. Massa bertindak anarkis setelah menyodorkan ke pimpinan dan anggota dewan serta bupati untuk menandatangani bukti pernyataan penolakan.

Aksi penolakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di dua lembang, yakni Balla dan Bittuang yang memanas membuat aparat kepolisian dan Satpol PP bekerja ekstra menenangkan situasi.

Puncaknya setelah Ketua Komisi Tiga, Agustinus Patinggi menyampaikan hasil rembuk pemerintah dengan anggota dewan terkait tuntutan penolakan PLTP..

Pendemo menolak hasil tersebut sehingga membuat suasana berubah gaduh, hingga pendemo memblokir pintu keluar gedung DPRD Tana Toraja.

Bupati belum keluar dari ruang kerja Ketua DPRD sehingga terkurung beberapa jam. Situasi kian memanas ketika massa memblokade jalan keluar gedung dewan sembari membakar ban bekas di depan pagar jalan keluar.

Kendaraan dinas bupati ditahah oleh pendemo. Aparat keamanan berjaga di lokasi berupaya negosiasi massa agar akses jalan dibuka demi menjaga kondusivitas.

Koordinator aksi Daniel Somba menegaskan, penolakan ini merupakan aspirasi murni masyarakat yang meminta pemerintah daerah berpihak pada kepentingan rakyat.

”Kami menolak proyek gethermol sebab berisiko memicu terjadi kerusakan lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat,” tandasnya.

Ratusan warga dari dua lembang (desa), masing-masing Lembang Balla dan Bittuang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal (AMTTG), menggelar aksi demo di DPRD Tana Toraja menolak geothermal di wilayah mereka. Awalnya, demo berjalan tertib mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.

Bupati Tana Toraja dr Zadrak Tombeg, Wabup Erianto, Ketua DPRD Kendek Rante, Wakil Ketua DPRD Leonardus Tallupadang dan Evivana Rombe Datu, dan anggota dewan lainnya menerima aspirasi di ruang lobi DPRD.

”Demo menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau proyek geotermal di Kecamatan Bittuang disebabkan oleh potensi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, situs budaya dan obyek wisata lainnya,” terang Jenderal Lapangan, Daniel Somba.

Menurutnya, pembangkit geothermal memanfaatkan panas bumi melalui pengeboran ke reservoir panas bumi dikhawatirkan berdampak pada kerusakan lingkungan, karena memanfaatkan panas berupa air dan uap memutar turbin pembangkit listrik.

”Apalagi proses proses kerja geothermal berinteraksi sistem geologi bawah permukaan dan lingkungan di permukaan, sehingga memerlukan pengelolaan yang ketat,” terang Daniel.

Ketua Komisi II, Semuel Pali Tandirerung, menambahkan bahwa dampak geothermal berpotensi merusak lingkungan. ”Karena itu kami serukan tolak PLTP yang membutuhkan area puluhan ribu hektaer,” tandasnya.

Warga khawatir aktivitas pengeboran berdampak kualitas mata air digunakan masyarakat untuk lahan pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

Demikian pula lokasi PLTP dekat dengan perkampungan warga akan memicu potensi longsor maupun kebocoran gas berbahaya. (gus)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar