Udin Shaputra Malik Tampung Keluhan Parkir Kos-Kosan Hingga Keamanan Lingkungan

MAKASSAR, BKM — Persoalan tata lingkungan permukiman kembali mengemuka dalam agenda reses anggota DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Makassar, Udin Saputra Malik, melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 di BTN Hamzy Blok L RW 03, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Rabu (18/2/2026).

Dalam dialog bersama warga, persoalan parkir kos-kosan menjadi keluhan utama. Warga menilai banyak rumah kos tidak memiliki lahan parkir memadai sehingga kendaraan penghuni diparkir di badan jalan dan mengganggu aktivitas lalu lintas lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Makassar ini menjelaskan bahwa persoalan parkir kos-kosan merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Ia menyebutkan, regulasi terkait parkir sebenarnya telah dibahas, namun penerapannya kerap menemui kendala di lapangan.

“Perda terkait parkir itu bukan tidak ada, tapi pelaksanaannya rumit. Ini bukan hanya tugas DPRD atau wali kota, melainkan membutuhkan kesadaran bersama,” ujarnya.

Ia mendorong warga agar aktif melaporkan kos-kosan yang dinilai melanggar, khususnya yang menggunakan bahu jalan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, laporan sebaiknya disampaikan secara tertulis agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk ditindaklanjuti.

“Kalau ada kos-kosan yang mengganggu jalan, silakan dilaporkan secara tertulis. Itu menjadi dasar kami untuk turun melakukan sidak bersama PTSP, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Legislator Fraksi PDIP Makassar ini juga menyoroti praktik pengelola kos yang diduga tidak sesuai izin, seperti jumlah kamar yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menegaskan pentingnya peran RT dan RW dalam melakukan pengawasan di tingkat lingkungan.

“Banyak yang melaporkan 10 kamar, tapi faktanya 20 kamar, ini tidak boleh. Pengawasan RT dan RW sangat penting,” tegasnya.

Selain persoalan parkir, warga RT 03 juga mengeluhkan kondisi drainase yang tidak saling terhubung sehingga kerap menimbulkan genangan. Warga meminta agar saluran tersebut segera mendapat penanganan.

Ia meminta warga untuk mendokumentasikan kondisi drainase dan membagikan titik lokasi agar dapat diteruskan ke pemerintah kota. “Kalau ada foto dan lokasi yang jelas, kami akan tindak lanjuti dan follow up ke pemerintah kota,” katanya.

Isu lain yang mencuat adalah kebutuhan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Udin menjelaskan bahwa anggaran bank sampah akan dilihat berdasarkan skala prioritas pada tahun anggaran berikutnya, sementara dana kelurahan memiliki keterbatasan dalam pengalokasiannya.

Warga juga menyampaikan keluhan terkait pencatatan data kependudukan, penerangan jalan umum, serta kebutuhan pemasangan kamera pengawas (CCTV). Di RT 04, lampu jalan yang tidak berfungsi membuat warga, terutama anak-anak, merasa khawatir melintas pada malam hari, khususnya usai salat tarawih.

Menanggapi hal tersebut, Ia menyatakan aspirasi warga akan dimasukkan ke dalam sistem Lontara Plus lengkap dengan titik lokasi pemasangan CCTV. Ia menyebutkan pemasangan CCTV juga penting untuk mencegah aktivitas negatif di lingkungan.

“Ini semua akan kami masukkan dalam sistem agar bisa ditindaklanjuti. Keamanan dan kenyamanan warga adalah prioritas,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar