Warga Rappocini Dominan Suarakan Infrastruktur dan Layanan Kesehatan di Reses Prof. Apiaty

MAKASSAR, BKM — Aspirasi warga terkait kebutuhan dasar kembali mengemuka dalam agenda reses anggota DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Makassar Daerah Pemilihan (Dapil) I, Apiaty K Amin Syam, melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 di dua titik wilayah Kecamatan Rappocini, Selasa (18/2/2026).

Kegiatan reses tersebut digelar di Jalan Rappocini Raya Lorong 9/2 dan Jalan A. Djemma Lorong 6/18. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari kondisi infrastruktur lingkungan hingga layanan kesehatan.

Ia mengungkapkan, dari sejumlah titik reses yang telah ia laksanakan, aspirasi warga relatif memiliki pola yang sama. Permasalahan infrastruktur masih menjadi keluhan paling dominan, disusul persoalan drainase, kondisi jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan.

“Kalau dilihat dari lima sampai enam titik yang sudah kami kunjungi, aspirasi warga itu hampir sama. Infrastruktur, drainase, jalan, dan kesehatan masih menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, masukan yang disampaikan warga tersebut merupakan persoalan sosial mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota. Ia memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan dirangkum dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Semua aspirasi ini akan kami teruskan kepada OPD. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota agar menjadi perhatian bersama,” katanya.

Selain infrastruktur, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar ini juga menyoroti keluhan warga terkait layanan kesehatan, khususnya persoalan pendataan penerima manfaat yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menilai, permasalahan tersebut tidak lepas dari mekanisme dan prosedur pendataan yang belum sepenuhnya tepat.

“Banyak warga mengeluhkan soal kesehatan. Ada persoalan data yang tidak akurat karena mekanisme dan prosedurnya keliru. Ini yang perlu dibenahi,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya pendataan ulang yang dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa keberpihakan, agar program kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Pendataan harus tegas, jelas, dan sesuai aturan. Tidak boleh berpihak, karena itu yang menentukan apakah bantuan tepat sasaran atau tidak,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh aspirasi hasil reses akan dibawa ke forum resmi DPRD, baik melalui rapat kerja komisi maupun pembahasan lanjutan bersama pemerintah kota setelah seluruh rangkaian reses selesai dilaksanakan.

“Aspirasi hari ini akan kami bawa ke rapat kerja komisi, lalu dibahas secara menyeluruh hingga sampai ke Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar