Vonny Sesalkan Bansos Jeneponto Dipolitisasi

MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jeneponto selaku Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, menyoroti pembagian bantuan sembako tak tepat sasaran saat Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut disampaikan, Vonny Ameliani dalam rapat evaluasi triwulan III Tahun 2024, di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Rabu (11/12).

Rapat tersebut menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi yang menjadi mitar kerja Komisi E. Salah satunya Dinas Sosial Sulsel.
Dalam kesempatan ini, Vonny Ameliani mempertanyakan terkait praktik-praktik manipulasi bantuan sosial (Bansos) yang sering dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Tidak semudah itu bantuan sosial dirubah-rubah hanya karena masyarakat tidak mendukung pilihan politik tertentu,”kata Vonny.

Politisi perempuan Partai Gerindra ini juga menuturkan bahwa, sistem pengelolaan Bansos yang ada saat ini sudah dirancang agar tidak bisa diubah secara sepihak
Namun kata Vonny, kenyataannya beberapa oknum terkait diduga salah gunakan Bansos tersebut. “Kalau ada kejadian seperti itu, patut diduga ada permainan oknum di bawah, memanfaatkan bansos untuk mengarahkan pilihan tertentu,” bebernya.

Vonny juga menyebutkan adanya laporan dari daerah pemilihannya (Dapil) terkait intimidasi terhadap penerima bantuan.
Ia menyebut salah satu kasus yang mencuat adalah seorang tuna netra yang Bansosnya dihentikan dengan alasan yang tidak jelas. “Adakah yang lebih layak dari seorang tuna netra? Bahkan ibunya juga tuna netra. Ini benar-benar menyedihkan,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya pelaporan jika ditemukan kasus serupa. Bersama Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, ia berjanji untuk menelusuri kasus-kasus ini dan menindaklanjuti oknum yang terlibat.

“Jika perlu, kita akan bawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Tidak boleh ada lagi politisasi bantuan sosial atau menjolimi rakyat miskin,” tandasnya.
Vonny juga meminta dukungan dari Partai Gerindra dan media untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Paslanya, politisasi bantuan sosial tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai rasa kemanusiaan.

“Saya politisi, tapi saya tidak akan pernah tega mempolitisasi bantuan untuk rakyat miskin demi kepentingan politik. Masih banyak cara lain untuk berjuang di dunia politik tanpa harus merugikan mereka yang membutuhkan,”tutup legislator Gerindra dua periode ini. (rif)