Dokumen Terlambat, Dewan Tunda Evaluasi LKPJ

MAKASSAR, BKM — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, memutuskan menunda pembahasan lanjutan sejumlah laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penundaan ini dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi anggota dewan dalam mendalami dokumen yang dinilai belum dipelajari secara optimal.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar, Basdir mengatakan bahwa idealnya seluruh dokumen laporan kinerja OPD sudah diterima anggota dewan setidaknya satu hingga dua hari sebelum rapat berlangsung. Hal ini penting agar proses pembahasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berbasis kajian yang matang.

“Seharusnya satu atau dua hari sebelumnya itu sudah memasukkan laporannya masing-masing, supaya teman-teman DPRD ada kesempatan untuk mendalami. Kalau dokumen diberikan mendadak, tentu sulit bagi kami untuk langsung melakukan analisis yang komprehensif,” ungkapnya, Senin (4/5).

Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Sejumlah OPD baru menyerahkan laporan mereka sesaat sebelum rapat dimulai, sehingga anggota pansus tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan telaah mendalam terhadap isi laporan tersebut.

“Seperti tadi misalnya, OPD yang kita mau dalami, mereka datang lalu baru menyerahkan dokumen dengan kondisi seperti itu, tentu kami tidak bisa langsung membahas secara detail. Karena itu kami berinisiatif untuk menunda pembahasan agar lebih maksimal,” tegasnya.
Meski pembahasan ditunda, Pansus tetap memberikan kesempatan kepada OPD untuk memaparkan gambaran umum kinerja mereka. Namun Basdir menekankan, penyampaian tersebut hanya bersifat awal dan belum masuk pada tahap evaluasi substantif.

“Kita tetap kasih kesempatan untuk membacakan poin-poin utamanya, supaya kita punya gambaran awal. Tapi untuk pembahasan detail, kami minta waktu jadi kami di Pansus LKPJ akan mempelajari baik-baik laporan itu, kemudian dalam beberapa hari ke depan akan kita gali lebih dalam lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKB Makassar ini mengakui bahwa secara umum capaian kinerja OPD yang dipresentasikan terlihat cukup tinggi. Bahkan, beberapa di antaranya mengklaim realisasi program mencapai angka 80 hingga 100 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut belum bisa dijadikan acuan sebelum dilakukan verifikasi mendalam.
“Kalau kita dengar tadi presentasenya memang lumayan tinggi, antara 80 sampai 100 persen, bahkan ada yang lebih. Tapi kita tidak bisa langsung menerima begitu saja, karena kami belum membaca secara detail semua harus dikaji lebih jauh agar benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD strategis turut hadir, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kehadiran para pimpinan OPD ini dinilai penting untuk memberikan penjelasan langsung terkait capaian kinerja masing-masing instansi.
“Tadi ada pariwisata, perdagangan, koperasi, ada juga bapenda. Secara umum laporan yang disampaikan memang terlihat bagus, tetapi sekali lagi kami harus membaca dan memeriksa secara detail sebelum memberikan penilaian,” katanya.

Lanjutnya, Pansus LKPJ DPRD Makassar memastikan bahwa pembahasan lanjutan akan dijadwalkan kembali setelah seluruh agenda pemaparan OPD lainnya rampung. Selain itu, anggota dewan juga akan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen yang telah diserahkan.

“Semoga kita dapat menghasilkan evaluasi yang lebih objektif, akurat, dan tidak sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah kota ke depan,” tuturnya.
Menyikapi masih adanya OPD yang terlambat menyerahkan dokumennya ke dewan, BKM yang hendak menemui Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda tidak berhasil, Sekkot masih mengikuti rapat terkait optimalisasi pendapatan asli daerah tahun 2025 sampai April 2026.(ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar