DPRD Soroti Penurunan Pengangguran Makassar yang Stagnan

MAKASSAR, BKM — Angka pengangguran di Kota Makassar yang hanya mengalami penurunan tipis dalam setahun terakhir mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Capaian yang dinilai stagnan itu dianggap tidak sebanding dengan besarnya anggaran, sehingga memunculkan dorongan kuat agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Azwar Rasmin secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap capaian tersebut. Ia menilai, penurunan sebesar 0,1 persen dari tahun 2024 ke 2025 bukanlah indikator keberhasilan, melainkan sinyal bahwa upaya yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan.

“Kalau kita bicara data, ini sangat jelas dari 9,7 persen di tahun 2024 turun menjadi 9,6 persen di tahun 2025. Hanya 0,1 persen ini bukan sekadar angka kecil, ini menggambarkan bahwa kerja-kerja yang dilakukan belum berdampak signifikan bahkan kalau dilihat per tahun, ini seperti jalan di tempat, jadi wajar kalau publik bertanya, sebenarnya apa yang sudah dikerjakan oleh dinas-dinas terkait,” ungkapnya, Minggu (3/5).

Ia menegaskan, angka tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah kota untuk melakukan koreksi besar-besaran, bukan sekadar mempertahankan pola kerja yang sama. Menurutnya, dengan potensi ekonomi Makassar yang besar, penurunan pengangguran seharusnya bisa lebih agresif dan terukur. “Makassar ini kota besar, pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia. Tidak masuk akal kalau penurunan pengangguran hanya di angka seperti ini artinya ada yang tidak berjalan maksimal, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program,” ucapnya.

Ia kemudian menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan anggaran, yakni masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Ia menilai, keberadaan Silpa menunjukkan bahwa belanja pemerintah belum diarahkan secara optimal untuk mendorong sektor produktif, termasuk penciptaan lapangan kerja.

“Kalau masih ada Silpa, itu berarti ada anggaran yang tidak terserap padahal anggaran itu bisa digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pelatihan kerja, bantuan usaha, atau insentif bagi sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. Kalau itu dimaksimalkan, dampaknya pasti terasa terhadap penurunan pengangguran,” jelasnya.
Lebih jauh, ia juga mengkritisi penjelasan pemerintah kota yang dinilai belum mampu memberikan gambaran utuh mengenai strategi penanganan pengangguran. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan sekadar laporan angka, melainkan arah kebijakan yang jelas dan terukur.

“Kita ini tidak butuh hanya angka statistik, kita butuh penjelasan yang konkret apa strategi besarnya. Bagaimana cara menurunkannya secara signifikan, apa program prioritasnya, ini yang belum tergambar jelas jangan sampai setiap tahun kita hanya disuguhi angka tanpa tahu proses di baliknya,” ujarnya.

Ia pun menegaskan target yang menurutnya realistis jika pemerintah bekerja secara serius dan terarah. Ia menyebut angka pengangguran ideal yang harus dikejar dalam beberapa tahun ke depan. “Kalau kita mau bicara target, harus berani idealnya angka pengangguran itu bisa ditekan sampai di kisaran 5 persen itu sangat mungkin dicapai kalau ada keseriusan, inovasi, dan keberanian mengambil kebijakan yang tepat. Tapi kalau pola kerja masih seperti sekarang, sulit untuk berharap ada lompatan,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengangkat isu sensitif terkait persaingan tenaga kerja antara warga lokal dan pendatang. Ia menilai, pemerintah kota perlu lebih tegas dalam memastikan warga Makassar mendapatkan prioritas dalam akses pekerjaan. “Kita tidak anti siapa pun, tapi pemerintah kota punya tanggung jawab utama kepada warganya sendiri. Jangan sampai masyarakat Makassar justru kalah bersaing di daerahnya sendiri ini yang harus dijag harus ada keberpihakan yang jelas,” katanya.

Ia bahkan mengusulkan adanya kebijakan afirmatif berupa kuota atau prioritas khusus bagi tenaga kerja ber-KTP Makassar dalam proses rekrutmen. “Menurut saya, wajar kalau ada kebijakan yang memberi prioritas kepada warga lokal mereka ini berkontribusi terhadap daerah, bayar pajak, ikut membangun kota. Jadi sudah seharusnya mereka juga mendapat kesempatan lebih besar dalam dunia kerja ini bukan diskriminasi, tapi bentuk keberpihakan,” bebernya.
Menanggapi isu kualitas sumber daya manusia (SDM), ia menolak anggapan bahwa tenaga kerja lokal kalah kompetitif. Ia menilai, persoalan utamanya bukan pada kemampuan, melainkan pada akses dan kesempatan.

“Sering kali kita dengar alasan soal kualitas SDM saya tidak sepakat kalau itu dijadikan alasan utama SDM kita mampu, punya potensi. Tapi mereka butuh akses, butuh kesempatan Pemerintah harus hadir membuka jalan, bahkan kalau perlu memberi ‘jalur cepat’ bagi warganya untuk bisa masuk ke dunia kerja,” tegasnya.

“Silakan pemerintah berinovasi, silakan membuat program baru, tidak ada masalah. Tapi ukurannya jelas, angka pengangguran harus turun secara signifikan. Bukan stagnan seperti ini. Itu yang kami dorong,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad melihat persoalan ini dari sisi efektivitas program yang telah berjalan. Ia menilai, banyaknya program pelatihan yang digelar pemerintah belum mampu menghasilkan dampak nyata karena tidak terintegrasi dengan baik.

“Kalau kita jujur melihat kondisi di lapangan, program pelatihan itu sangat banyak hampir semua OPD punya program masing-masing. Ada dari Dinas Tenaga Kerja, Dispora, dinas-dinas teknis lainnya tapi persoalannya, apakah semua itu terhubung dalam satu sistem yang jelas jawabannya belum,” ujarnya.

Legislator Fraksi Mulia DPRD Makassar ini menilai, tanpa integrasi yang kuat, program pelatihan berisiko hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa hasil konkret dalam penyerapan tenaga kerja. “Jangan sampai pelatihan hanya menjadi rutinitas tahunan orang datang, ikut pelatihan, dapat sertifikat, lalu selesai. Tidak ada tindak lanjut tidak ada jaminan mereka terserap ke dunia kerja ini yang harus kita ubah,” tegasnya.

Ia kemudian mengusulkan langkah konkret berupa pembangunan basis data terpadu yang memuat seluruh peserta pelatihan dari berbagai dinas, lengkap dengan klasifikasi keterampilan masing-masing. “Harus ada database yang jelas siapa saja yang pernah ikut pelatihan, apa jenis pelatihannya, apa kompetensinya misalnya ada pelatihan otomotif, pelatihan manajemen, pelatihan kuliner, semuanya harus terdokumentasi dan terklasifikasi dengan baik. Ini penting untuk memetakan potensi tenaga kerja kita,” paparnya.

Menurutnya, keberadaan data yang terstruktur akan sangat membantu pemerintah dalam menghubungkan pencari kerja dengan kebutuhan industri, terutama saat pelaksanaan job fair atau program penempatan tenaga kerja. “Bayangkan kalau data itu sudah rapi ketika ada perusahaan butuh tenaga kerja di bidang tertentu, kita tinggal panggil orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang itu. Jadi tidak lagi acak, tidak lagi sekadar formalitas ini akan jauh lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap program pelatihan berujung pada outcome yang jelas, yakni penyerapan tenaga kerja. “Kita ingin setiap pelatihan itu ada hasilnya orang yang sudah dilatih harus bisa bekerja sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai pemerintah sudah keluarkan anggaran besar, tapi tidak ada dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
“Intinya sederhana, tempatkan orang sesuai kompetensinya kalau dia punya kemampuan di bidang manajemen, arahkan ke sana. Kalau dia punya keahlian teknis, tempatkan di sektor yang sesuai itu yang disebut right man on the right place, kalau ini bisa dijalankan, saya yakin angka pengangguran bisa ditekan lebih cepat,” tuturnya. (ita)