Pemkot dan Kemensos Bahas Pembangunan Liponsos

JAKARTA, BKM — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan sosial kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie dan Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Masri dengan Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf, Senin (4/5) di Kantor Kementerian Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gusmen menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian Pemkot Makassar dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, yang turut hadir dalam pertemuan itu menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor. “Kami terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk memastikan program-program sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan utama, di antaranya pengembangan Sekolah Rakyat yang dinilai telah berjalan sesuai rencana, relokasi perkampungan kumuh dan kawasan nelayan, serta penguatan tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Selain itu, rencana pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) juga menjadi fokus diskusi.
Untuk merealisasikan program tersebut, Menteri Sosial menawarkan skema pembiayaan berbagi (cost sharing) antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, serta dukungan sumber pendanaan lainnya seperti Baznas.

Menariknya, berangkat dari keberhasilan program relokasi permukiman kumuh seperti Rumah Nayla di Makassar, Menteri Sosial kembali meminta kesediaan Wali Kota Makassar untuk menjadi tuan rumah pilot project “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”.

Program ini bertujuan menekan angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di lingkungan LKSA, daycare, hingga institusi pendidikan.
Ia menilai penunjukan Makassar sebagai pilot project merupakan peluang besar untuk memperkuat sistem perlindungan sosial anak secara lebih komprehensif.

“Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar bagi kami untuk memastikan lingkungan sosial yang aman dan layak bagi anak-anak,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar. (rhm)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar