Persoalan Kesehatan di Pemprov Sulsel Semakin Kompleks

MAKASSAR, BKM–Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, Jumat (6/2).
Kunjungan itu itu dilakukan untuk mengkonsultasikan permasalahan penghentian dana sharing BPJS oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rombongan diterima oleh Maya Restusari, sebagai Kepala Seksi Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi E menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan Pemprov Sulsel yang menghentikan dana sharing bantuan iuran BPJS Kesehatan ke kabupaten/kota mulai tahun 2026.

Politisi Gerindra selaku Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mengungkapkan dampak serius yang telah terjadi. “Yang terjadi di Sulawesi Selatan sekarang, hampir semua kabupaten mengurangi jumlah kepesertaannya,” ujar Andi Tenri Indah, Minggu (8/2).
Komisi E juga mengungkapkan adanya tunggakan pembayaran dana sharing tahun 2024-2025 yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Beberapa kabupaten bahkan telah membayar terlebih dahulu menggunakan DAU mereka dengan harapan akan diganti oleh Pemerintah Provinsi setelah proses verifikasi dan validasi (verval) selesai. Namun, hasil verval tidak sesuai harapan sehingga kabupaten mengalami kerugian.

Legislator Golkar selaku anggota Komisi E, Yariana Somalinggi, menjelaskan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. “Ada dua persoalan yang kami hadapi. Pertama, persoalan hutang tahun 2024-2025. Kemudian, belum selesai persoalan hutang, muncul lagi kebijakan tahun 2026 untuk menghentikan dana sharing tersebut. Jadi semakin kompleks persoalan kesehatan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” paparnya.

Politisi Nasdem Asman juga sebagai Anggota Komisi E, menyampaikan urgensi kunjungan ini. “Kami hadir di sini untuk mendapatkan petunjuk seperti apa solusi yang akan dihadapi oleh masyarakat kami di 24 kabupaten/kota yang hampir dipastikan akan muncul persoalan dengan diputusnya anggaran sharing. Baru satu daerah yang terasa dampaknya, tapi tidak menutup kemungkinan 1-2 bulan kemudian dengan berjalannya APBD ini, akan muncul letupan-letupan besar di 24 kabupaten/kota. Sebelum terjadi itu, kami berkoordinasi dengan kementerian untuk mencari solusi yang dapat kami sampaikan kepada Gubernur,” jelasnya.

Terkait proses verifikasi dan validasi data, legislator Golkar Andi Patarai Amir, menyampaikan keberatannya. “Awalnya di tahun 2025, dengan alasan verval, hampir semua daerah sudah menyelesaikan vervalnya untuk tahun 2024-2025. Lalu kemudian muncul lagi persyaratan verval untuk tahun 2022-2023. Ini yang kami pertanyakan, kenapa verval yang sudah selesai harus diulang lagi untuk menjadi persyaratan pembayaran hutang tahun 2024-2025,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Mahmud, Anggota Komisi E, menyoroti ketimpangan prioritas anggaran. “Efisiensi seharusnya mengutamakan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, bukan justru memangkasnya. Infrastruktur seharusnya menjadi prioritas setelah pelayanan dasar terpenuhi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Maya Restusari dari Kemendagri menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan arahan dalam evaluasi APBD agar Pemprov Sulsel mengambil langkah-langkah untuk menganggarkan iuran bagi peserta PBI sesuai kapasitas fiskal daerah. “Kami sudah mengingatkan dalam setiap evaluasi dan pedoman penyusunan APBD bahwa jaminan kesehatan nasional itu wajib. Layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Maya juga menegaskan bahwa tunggakan pembayaran tidak akan hilang dan harus diselesaikan. “Kalau memang ada hutang, itu harus dibayar. Solusinya bisa diambil dari perubahan anggaran atau BTT (Belanja Tidak Terduga). Jika BTT tidak mencukupi, maka kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas harus ditunda untuk membayar hutang,” tambahnya.
Terkait intervensi pusat, Maya menyampaikan bahwa Kemendagri akan terus mengingatkan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta BPJS. “Kami akan komunikasikan dengan teman-teman BPKD dan BPJS untuk mencari solusi. Sebelum perubahan anggaran, kami akan melakukan pertemuan lagi dengan provinsi,”ujarnya.
Komisi E DPRD Susel berharap kunjungan ini dapat mendorong intervensi yang lebih tegas dari Kemendagri agar Pemprov Sulsel kembali menganggarkan dana sharing BPJS dan melunasi seluruh tunggakan demi terjaminnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat di 24 kabupaten/kota. (rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar