Gerindra Makassar Dorong Perbaikan Regulasi dan Pengawasan Perizinan

MAKASSAR, BKM–Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti peran strategis sektor perizinan dan penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fraksi Gerindra menilai, pembenahan sistem pelayanan dan penguatan regulasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing investasi di Kota Makassar.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Muh Farid Rayendra mengatakan bahwa sektor perizinan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan geliat ekonomi masyarakat.
“Perizinan dan penanaman modal ini sektor strategis. Kalau dikelola dengan baik, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang kerja, dan meningkatkan daya saing Makassar,” ungkapnya, Rabu (29/4).
Ia menekankan bahwa peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus diperkuat sebagai garda terdepan pelayanan publik. Menurutnya, kualitas layanan harus mengedepankan prinsip cepat, mudah, transparan, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.

“DPMPTSP harus benar-benar jadi wajah pelayanan pemerintah layanan harus cepat, mudah diakses, dan tidak boleh ada celah praktik yang merugikan masyarakat,” ucapnya.
Meski demikian, Ia tidak menampik masih adanya sejumlah tantangan dalam implementasi di lapangan. Ia menyoroti persoalan sinkronisasi regulasi antar instansi, kualitas pelayanan yang belum merata, hingga integrasi sistem digital yang dinilai belum optimal.

“Masih ada persoalan di sinkronisasi aturan, sistem digital yang belum terintegrasi penuh, sampai pengawasan pelaksanaan izin di lapangan. Ini yang harus dibenahi secara serius,” jelasnya.
Senada dengan itu, Anggota Fraksi Gerindra lainnya, Budi Astuti, menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan. Ia menilai, pengawasan yang lemah dapat membuka ruang pelanggaran yang justru merugikan iklim investasi.

“Pengawasan ini krusial jangan sampai izin sudah keluar, tapi di lapangan tidak sesuai. Ini bisa merusak kepercayaan investor dan berdampak ke masyarakat,” katanya.
Ia berharap, melalui penguatan regulasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan perizinan, pemerintah kota dapat menghadirkan sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
“Kami tentu akan berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan sektor perizinan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar