Perda Kontroversial, Fraksi Tarik Ulur Politik

MAKASSAR, BKM–Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) yang menyentuh isu sensitif di tengah masyarakat. Wacana ini tidak lagi sekadar agenda legislasi biasa, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari kontestasi arah kebijakan dan keberanian politik pemerintah daerah dalam merespons persoalan sosial.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar, Aswar Rasmin, secara terbuka mendorong agar rancangan Perda tersebut segera dimasukkan dalam prioritas pembahasan tahun ini. Ia menilai, pemerintah kota tidak bisa lagi menempatkan isu tersebut sebagai wacana yang berulang tanpa kejelasan arah.

Aswar menegaskan bahwa keberanian politik menjadi kunci untuk menuntaskan regulasi yang selama ini tertunda. “Ini bukan lagi soal apakah perlu atau tidak, tetapi soal keberanian untuk mengeksekusi. Kita tidak bisa terus berada pada tahap wacana Pemerintah kota harus segera memasukkan dalam agenda resmi, dan DPRD siap membahasnya secara serius. Kalau memang ada komitmen, maka tahun ini harus selesai,” Selasa (28/4).
Ia mengungkapkan bahwa rancangan regulasi tersebut bukan isu baru di lingkungan DPRD. Menurutnya, pembahasan pernah bergulir pada periode sebelumnya, namun tidak mencapai tahap finalisasi akibat berbagai pertimbangan politik dan dinamika internal.

“Dulu sudah pernah masuk, sudah dibahas, tetapi tidak sampai tuntas artinya, ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Sekarang ketika ada kembali dorongan dari berbagai pihak, termasuk sinyal dari kepala daerah, maka ini harus dimaksimalkan jangan sampai momentum ini kembali hilang,” katanya.
Legislator Hanura DPRD Makassar, Muchlis Misbah juga melihat adanya peluang politik yang cukup terbuka untuk mendorong regulasi tersebut, selama seluruh pihak memiliki komitmen yang sama.
“Kita melihat ada semangat bersama yang mulai terbentuk ini yang harus dijaga. Kalau DPRD dan pemerintah kota sudah satu arah, maka prosesnya bisa dipercepat. Tapi kalau masih ragu-ragu, maka yang terjadi hanya tarik ulur tanpa hasil,” tegasnya.

Muchlis menilai keberadaan regulasi daerah dibutuhkan sebagai instrumen pemerintah dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Menurutnya, tanpa payung hukum yang jelas, kebijakan akan sulit dijalankan secara konsisten. “Pemerintah daerah tidak boleh kehilangan arah dalam menghadapi persoalan sosial harus ada regulasi yang menjadi dasar pijakan. Kalau tidak, maka setiap kebijakan akan selalu diperdebatkan Perda ini justru bisa menjadi rujukan, bahkan contoh bagi daerah lain jika dirumuskan dengan baik,” jelasnya
Namun demikian, Anggota DPRD Makassar ini juga mengingatkan bahwa pembahasan regulasi tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa dasar yang kuat. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk menyiapkan data, kajian, serta analisis yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan.

“Ini bukan regulasi sederhana harus ada pendekatan akademik, data yang valid, serta kajian yang mendalam Dinas kesehatan dan instansi terkait harus terlibat aktif. Kita ingin kebijakan yang lahir bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga kuat secara substansi,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa proses legislasi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kita harus realistis bahwa ini isu yang sensitif. Karena itu, pembahasannya harus inklusif, melibatkan banyak pihak, dan dilakukan secara terbuka jangan sampai regulasi ini justru memicu perdebatan yang tidak produktif,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar