Dewan Soroti Kios Terbengkalai di Pasar Sentral

MAKASSAR, BKM–Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Sentral Makassar, akhir pekan kemarin. Sidak ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kios yang terbengkalai dan semakin banyaknya pedagang yang memilih berjualan di luar gedung pasar.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pasar yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kondisi pasar sentral jauh dari harapan karena terbengkalai begitu saja dan tidak menambah PAD.

“Kami menindaklanjuti laporan yang masuk mengenai pedagang yang memilih berjualan di luar gedung pasar. Dari hasil tinjauan, kami menemukan banyak kios yang terbengkalai, sementara area luar justru semakin padat oleh pedagang. Ini sangat kami sayangkan,” ungkapnya.

Untuk mencari solusi, Legislator Fraksi Golkar Makassar ini berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan PD Pasar Makassar dan PT Melati Tunggal Inti Raya sebagai pengelola pasar setelah lebaran.
“Setelah lebaran kami akan panggil mereka semua ini termaksud 900 kios ini. Kami ingin tahu apa kendalanya. Apakah masalah harga kios atau ada faktor lain? Yang jelas, kami ingin para pedagang bisa kembali berjualan di dalam gedung agar pasar ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” bebernya.

Selain itu, Komisi B DPRD Makassar juga menyoroti adanya penambahan 900 kios baru, sementara dari total kios yang sudah tersedia, hanya sekitar 200 yang terisi.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, yang turut dalam sidak, juga menyampaikan keheranannya terhadap kondisi pasar yang sepi, padahal seharusnya ramai menjelang Lebaran.
“Yang kami lihat, hanya lantai dasar dan basement yang terisi, sementara lantai satu ke atas kosong sama sekali. Justru para pedagang lebih banyak berjualan di luar, dan ini terkesan dibiarkan, sehingga makin menjamur,” ujar Hartono.

“Harga kios di dalam cukup mahal, sementara pembeli lebih banyak yang berbelanja di luar. Kalau mereka masuk ke dalam, khawatir barang dagangan tidak laku,” ujarnya.
Menanggapi kondisi ini, Ia meminta agar pengelola pasar lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah. DPRD menilai perlu adanya kebijakan yang lebih fleksibel agar para pedagang mau kembali berjualan di dalam pasar.

Selain harga kios yang tinggi, ada juga keluhan terkait fasilitas pasar yang dianggap kurang memadai. Sejumlah pedagang menyebutkan bahwa ventilasi yang buruk serta minimnya promosi dari pengelola pasar menjadi faktor lain yang membuat mereka enggan menempati kios di dalam.
“Kami berharap ada solusi konkret dari pertemuan mendatang. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut tanpa ada tindakan nyata,” tutupnya.
Legislator partai PKS Makassar ini berharap setelah Lebaran, pertemuan lanjutan dapat segera digelar guna mencari solusi agar kios yang kosong bisa dimanfaatkan dan pedagang yang berjualan di luar bisa kembali masuk ke dalam gedung pasar.
Ia menegaskan bahwa permasalahan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan harus segera dituntaskan agar tidak lagi menjadi keluhan bagi para pedagang dan masyarakat Makassar.(ita)