Pemkot Tunggu Kepastian Pusat Kelanjutan PSEL

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, perlu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek ini.
Appi, sapaan akrabnya, menyatakan kejelasan dari pemerintah pusat, terutama kementerian terkait sangat dibutuhkan agar pelaksanaan proyek ini dapat berjalan dengan terarah dan efektif.
“Untuk melanjutkan atau tidak, kami butuh kepastian dari Kementerian, apakah proyek ini mau jalan atau tidak. Apakah kita lanjutkan dengan sistem yang sudah ada, atau menggunakan sistem yang baru,” ujar Appi ketika menerima Executive Vice President Chief Representative of Indonesia Office, Stephen Yee, dari Shanghai SUS Environment terkait Proyek PSEL, di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (26/5).

Ia mengatakan, langkah konkret perlu segera ditentukan, termasuk menghitung ulang kapasitas dan daya angkut yang dimiliki kota dalam pengelolaan sampah ke depan.
“Kita pastikan dulu, apa langkah selanjutnya. Kita hitung-hitungan lagi berapa daya angkut yang kita punya,” lanjutnya.

Pernyataan ini mempertegas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan sampah yang saat ini berada dalam kondisi darurat.
Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
“Kita berharap, melalui komunikasi yang lebih intensif dengan Kementerian terkait, dapat diperoleh kejelasan langkah teknis dan kebijakan untuk mengakselerasi implementasi PSEL di Makassar,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi darurat sampah yang terjadi di Makassar mendorong percepatan pelaksanaan proyek ini.

“Minggu depan saya akan menghadap Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi di Makassar, termasuk sistem pengelolaan lingkungan, kemampuan fiskal daerah, serta rencana-rencana ke depan,” jelasnya.
Appi berharap, dengan adanya arahan dan pencerahan dari pemerintah pusat, seluruh pihak yang terlibat dapat menyamakan pola pikir dan mempercepat pelaksanaan proyek strategis ini.
“Kalau kita sudah satu pola pikir, saya yakin diskusi akan berkembang dan implementasi bisa lebih cepat,” pungkasnya. (rhm)