Disdik Larang Pesta Kelulusan Mewah: Pelanggaran Ditegaskan

MAKASSAR, BKM — Kebijakan tegas dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar terkait pelaksanaan acara kelulusan siswa. Melalui Surat Edaran Nomor 400.3.5/134/Disdik/IV/2026, seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta dilarang menggelar kegiatan penamatan di luar lingkungan sekolah.

Langkah ini diambil untuk menekan praktik seremoni berbiaya tinggi yang dinilai memberatkan orang tua serta menggeser fokus utama pendidikan.
Disdik menegaskan bahwa momen kelulusan seharusnya menjadi ajang refleksi dan kebersamaan yang sederhana, bukan ajang pamer kemewahan.
Namun, di tengah penerapan aturan tersebut, dugaan jika edaran itu dilanggar.
Salah satunya terkait rencana kegiatan perpisahan siswa kelas 6 di salah satu sekolah dasar di Antang yang disebut-sebut akan digelar di sebuah hotel dengan biaya mencapai Rp450 ribu per siswa.

Informasi ini dilaporkan warga melalui pesan langsung ke akun official Pemerintah Kota Makassar.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa praktik seperti itu bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Ini yang tidak kita inginkan. Sekolah harus fokus pada proses belajar mengajar, bukan kegiatan seremonial yang berlebihan,” tegasnya.

Achi menambahkan, larangan ini juga bertujuan mencegah komersialisasi kegiatan pendidikan serta memastikan seluruh siswa dapat merayakan kelulusan tanpa tekanan biaya tambahan.
“Jika ada kegiatan penamatan, cukup dilaksanakan secara sederhana di sekolah. Tidak perlu di hotel atau tempat komersial,” ujarnya.
Karena sudah ada larangan, tentu akan kita tindak lanjuti. Diharapkan pihak sekolah segera melakukan konsolidasi dengan guru dan orang tua siswa agar rencana yang tidak sesuai aturan bisa dicegah sejak dini,” jelasnya.

Disdik Makassar juga mengimbau seluruh kepala sekolah untuk mematuhi kebijakan tersebut demi menjaga esensi pendidikan tetap berorientasi pada pembelajaran, bukan seremoni.
Achi menegaskan bahwa kebijakan larangan bertujuan untuk menanamkan nilai kesederhanaan sekaligus mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua atau wali murid.
“Acara kelulusan seharusnya menjadi momen refleksi dan kebersamaan, bukan ajang pemborosan atau kompetisi kemewahan. Kami ingin memastikan seluruh siswa dapat merayakan kelulusan dengan cara yang bermakna tanpa memberatkan pihak manapun,” ujar Achi dalam keterangannya.
Terkait laporan yang masuk, Disdik memastikan akan melakukan penelusuran lebih lanjut dan meminta seluruh pihak sekolah segera melakukan koordinasi internal agar rencana yang tidak sesuai aturan dapat dibatalkan.

Disdik Makassar kembali mengimbau seluruh kepala sekolah dan orang tua siswa untuk mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga esensi pendidikan yang inklusif dan tidak membebani.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tradisi kelulusan dapat kembali pada nilai dasarnya: sederhana, edukatif, dan bermakna bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD Inpres Antang 1, Rosmiati menegaskan bahwa sekolah tidak pernah menyetujui ataupun terlibat dalam perencanaan kegiatan tersebut.
“Saya kaget saat mendapat informasi itu. Kami tidak pernah menerima laporan sebelumnya. Begitu tahu, saya langsung menghubungi orang tua siswa kelas 6 dan meminta agar rencana tersebut dibatalkan,” jelasnya.

Rosmiati juga menegaskan bahwa pihak sekolah secara tegas melarang segala bentuk kegiatan penamatan, termasuk yang dilakukan di luar sekolah, meskipun tidak melibatkan pihak sekolah secara langsung.
“Kami sudah sampaikan kepada orang tua siswa bahwa kegiatan seperti itu tidak disetujui. Kami mohon kerja sama semua pihak untuk membatalkan rencana tersebut,” ujarnya. (rhm)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar