Infrastruktur Jalan Dikeluhkan, Warga Pai Suarakan Pembangunan Posyandu di Reses Tri Sulkarnain

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, melaksanakan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 di BTN Kodam VII Wirabuana RT 03 RW 03, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi ajang penyerapan aspirasi warga yang menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, mulai dari infrastruktur jalan, kebutuhan posyandu, hingga beasiswa pendidikan.

Dalam dialog bersama warga, persoalan infrastruktur jalan menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan. Warga berharap adanya perhatian pemerintah untuk peningkatan kualitas jalan di wilayah tersebut demi menunjang aktivitas sehari-hari.

Politisi Partai Demokrat Makassar ini juga menerima aspirasi terkait kebutuhan pembangunan posyandu. Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan dasar tersebut perlu dianggarkan melalui dinas terkait agar pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, dapat lebih optimal.

Ia juga menyinggung peran perusahaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang dinilai telah memiliki izin usaha, namun kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih perlu dioptimalkan untuk masyarakat sekitar.

“Saya sampaikan hampir semua ritel modern tidak melengkapi izinnya, namun CSR-nya perlu didorong untuk membantu kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan posyandu. Lurah diharapkan mendata kebutuhan pembangunan, jika tidak memungkinkan bisa disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, warga juga menanyakan terkait program beasiswa bagi mahasiswa. Anggota Komisi A DPRD Makassar ini menjelaskan bahwa untuk jenjang SD dan SMP, pihaknya masih dapat memfasilitasi melalui program yang tersedia. Namun, untuk mahasiswa, kuota beasiswa lebih terbatas sehingga perlu skala prioritas.

Ia menyebutkan beberapa program beasiswa yang dapat diakses mahasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa on going, serta bantuan penyelesaian studi. Jika tidak tersedia di tingkat kota, mahasiswa dapat mengecek peluang beasiswa di tingkat provinsi.

“Kalau nanti masih mengalami kendala, silakan hubungi saya. Kita akan coba komunikasikan dengan dinas terkait agar bisa dicarikan solusi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung program pemasangan CCTV di lorong-lorong yang sebelumnya sempat terkendala. Ia menjelaskan bahwa pada 2025 terdapat anggaran sekitar Rp9 miliar untuk CCTV, namun pelaksanaannya sempat terhambat karena masuk ranah hukum dan minimnya anggaran perawatan.

Menurutnya, ke depan jika program CCTV dan wifi lorong kembali dianggarkan, masyarakat diminta turut menjaga dan merawat fasilitas tersebut dengan menunjuk penanggung jawab di lingkungan masing-masing.

“Kalau fasilitas sudah diberikan pemerintah, mari kita jaga bersama. Jangan sampai rusak dalam waktu singkat karena kurang pengawasan, sehingga justru menjadi masalah baru,” katanya.

Ia berharap melalui reses ini, seluruh aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan dinas terkait, sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Pai dapat berjalan lebih maksimal. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar