Legislator Nasdem Usulkan Waduk 40 Hektare untuk Redam Banjir

MAKASSAR, BKM–Upaya mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir di Kecamatan Manggala disuarakan,p olitisi Partai Nasdem Makassar, Supratman yang mendorong pemerintah kota menyiapkan langkah strategis melalui pembangunan waduk penampungan air di kawasan rawan genangan.
Menurut Supratman yang juga Ketua DPRD Makassar ini, sejumlah opsi teknis sebenarnya telah lama dibahas untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut, mulai dari normalisasi alur sungai hingga pengaturan sistem aliran air menuju Sungai Tallo. Namun ia menilai langkah tersebut perlu diperkuat dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang lebih terencana.

“Karena kawasan sekitar Blok 10 hingga wilayah Kajenjeng memiliki karakteristik geografis yang memungkinkan untuk dijadikan area penampungan air. Lokasi tersebut disebut memiliki kontur tanah yang lebih rendah dibanding wilayah sekitarnya sehingga kerap menjadi titik genangan saat curah hujan tinggi. Di kawasan itu ada sekitar 40 hektare lahan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai waduk penampung. Air yang terkumpul nantinya bisa dialirkan secara terkontrol ke Sungai Tallo,” ungkapnya, Jumat (6/3).

Menurutnya, sebagian besar lahan di wilayah tersebut merupakan area persawahan milik masyarakat yang selama ini sulit dimanfaatkan secara optimal karena hampir setiap musim hujan terendam banjir. Ia menilai pemanfaatan lahan tersebut sebagai waduk tidak hanya menjadi solusi pengendalian banjir, tetapi juga dapat meningkatkan fungsi kawasan agar lebih produktif dalam mendukung sistem drainase kota.
“Daripada setiap tahun terendam dan tidak memberikan manfaat maksimal, lebih baik kawasan itu ditata sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Saya mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan ekonomi masyarakat dalam kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada proyek infrastruktur semata tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan warga. “Pembangunan harus seimbang antara infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Kalau infrastrukturnya bagus tapi kondisi ekonomi warga tidak bergerak, tentu hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, dua isu yang paling sering disampaikan masyarakat adalah persoalan infrastruktur dasar dan kebutuhan peningkatan ekonomi. Karena itu, ia berharap pemerintah kota dapat menyusun kebijakan pembangunan yang mampu menjawab dua kebutuhan tersebut secara bersamaan.
“Infrastruktur memang penting, tetapi kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Dua hal ini harus berjalan beriringan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar