2 days ago
12
Sabtu 4 Januari 2025 07:00 am oleh ronalyw
DANA -- Bupati Luwu Timur, H Budiman saat menerima bantuan dana operasional dari BNPB sebesar Rp 539 juta yang diserahkan Kepala BNPB RI Letjen Suharyanto pada Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (2/1).
MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, H Budiman menerima bantuan dana operasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yang diserahkan Kepala BNPB RI Letjen Suharyanto pada Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (2/1). Penyerahan dilakukan secara simbolis.
Dana yang diterima terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 150 juta dan bantuan logistik dan peralatan penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi sebesar Rp 389 juta lebih berupa ratusan paket kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Seperti 100 paket sembako, 50 paket makanan siap saji, 50 paket hygine kit, 100 paket selimut, 100 lembar matras, dua set tenda pengungsi, 10 unit tenda keluarga ukuran 4×4 dan 1 unit pompa Alkon.
Bupati Luwu Timur H. Budiman berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.
“Terima kasih atas bantuan ini. Ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana, salah satunya pemenuhan logistik para korban,” ujar Budiman.
Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.
Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, Rakor membahas langkah strategis mengantisipasi dan menangani potensi bencana akibat fenomena hidrometeorologi, utamanya dimusim penghujan. Dia menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulsel.
“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.
Sementara Menko PMK, Pratikno mengungkapkan, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Selatan perlu diantisipasi. Menurutnya, selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai. Di hadapan 24 kepala daerah, Pratikno memerintahkan agar ada persiapan menghadapi tingginya curah hujan, agar dampak bencana bisa diminimalkan.
“Rakor bersama jajaran Forkopimda Sulsel dan para Bupati serta Wali Kota mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana. Infrastruktur fisik, aparat, dan masyarakat harus siaga, termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian,” jelas Pratikno.
Sedangkan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar. Suharyanto mengungkapkan, rakor ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.
Suharyanto menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir. “Rakor diadakan untuk memastikan tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi,” katanya.
BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana. Usai rakor para peserta diberikan kesempatan berdialog dengan Menko PMK RI Pratikno, Letjen Suharyanto dan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. (rls)
