Dewan Desak OPD Segera Jalankan Program Pro-Rakyat

‎MAKASSAR, BKM– Serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar menjadi sorotan tajam anggota DPRD Kota Makassar. Melalui rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (9/4), terungkap bahwa realisasi anggaran hingga triwulan pertama 2025 masih sangat minim.

‎‎Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Kasrudi, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambannya kinerja SKPD dalam mengeksekusi anggaran. Menurutnya, hingga memasuki pertengahan April bahkan mendekati Mei rata-rata serapan anggaran baru mencapai sekitar 10 persen.‎

‎”Mulai tanggal 9 sampai 11 ini kami pantau progresnya, dan hasilnya sangat memprihatinkan. Sudah masuk bulan keempat, tapi serapan anggaran masih sangat rendah,”ungkapnya.‎
‎Politisi Partai Gerindra Makassar itu juga menyoroti alasan yang kerap digunakan sebagai pembenaran atas keterlambatan, yakni pergantian pimpinan di lingkup pemerintahan, baik wali kota maupun kepala dinas. Ia menegaskan, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program, terutama yang menyentuh langsung masyarakat.

‎‎”Kalau anggarannya sudah disahkan dalam APBD pokok, jalankan saja. Jangan tunggu kepala dinas definitif. Ini uang rakyat, harus dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata, bukan disimpan begitu saja,” tegasnya.
‎‎Sementara itu, dari sisi pembangunan fisik, sorotan juga datang dari anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Imam Musakkar, yang mengungkapkan keprihatinannya atas lambannya realisasi anggaran khususnya dalam sektor infrastruktur dan pembangunan kota.‎

‎”Seharusnya pada triwulan pertama sudah mulai tampak pengerjaan fisik, seperti peningkatan jalan lingkungan, saluran drainase, atau perbaikan fasilitas umum. Tapi yang kita lihat, sebagian besar masih nol progres,”ujarnya.
‎‎Legislator dua periode ini menegaskan, keterlambatan ini sangat berisiko karena menyangkut waktu pelaksanaan teknis di lapangan yang sering kali terhambat oleh faktor cuaca dan logistik. Imam juga mengingatkan bahwa pembangunan yang tertunda akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat.

‎”Kalau pekerjaan menumpuk di akhir tahun, kualitas pasti akan dikorbankan. Kita tidak ingin pekerjaan asal jadi hanya karena kejar target. Karena itu, kami mendesak dinas-dinas teknis untuk segera lepas dari zona nyaman dan bekerja maksimal,” kata Legislator dari Fraksi PKB Makassar itu.
‎Ia berharap seluruh SKPD dapat segera mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat, serta menghindari terjadinya SiLPA yang besar di akhir tahun.(ita)