Sekkot Makassar dan Bupati Sarolangun Bahas Optimalisasi Anggaran Daerah

MAKASSAR, BKM — Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan kerja Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi, H. Hurmin di Ruang Rapat Sekkot, Balai Kota Makassar, Rabu (11/2).

Pada kesempatan itu, Sekkot Andi Zulkifly didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar Muh Roem, serta Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar A Ato Rakhmawan.

Sekkot Andi Zulkifly menyampaikan kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan pembelajaran, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tata kelola pemerintahan.

Dalam pertemuan itu, Sekda Zulkifly memaparkan kondisi dan tantangan Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa yang tersebar di 153 kelurahan.
Andi Zulkifly menuturkan, PAD Kota Makassar terus menunjukkan tren positif. Pada tahun lalu, PAD tercatat sebesar Rp1,9 triliun, dan tahun ini ditargetkan bisa meningkat.

Namun demikian, pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer daerah hingga Rp500 miliar, yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

“Biasanya pemotongan dana transfer dari pusat bisa mencapai 10 persen. Ini tentu memengaruhi keuangan daerah, tetapi kami tetap berupaya melakukan optimalisasi anggaran agar seluruh program prioritas tetap berjalan dan menyentuh masyarakat,” ujar Andi Zulkifly.

Ia menjelaskan struktur perekonomian Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor, seperti perumahan, perkantoran, dan komunikasi, yang sekaligus menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi warga.

Selain itu, seluruh program pembangunan Pemkot Makassar telah terintegrasi dalam aplikasi Lontara, sebagai sistem perencanaan dan pengendalian program.

“Semua program kami masukkan dalam aplikasi Lontara. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga di akhir masa jabatan, visi dan misi Wali Kota Makassar dapat terealisasi secara terukur,” jelasnya.

Terkait manajemen aparatur, Zulkifly menyampaikan bahwa meskipun banyak jabatan diisi oleh lulusan purna praja, seluruh pengisian jabatan struktural tetap melalui mekanisme lelang jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin mengaku terkesan dengan tata kelola pemerintahan dan tingginya PAD Kota Makassar. Ia menyebut Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang relatif baru, berusia 27 tahun, dengan PAD yang masih terbatas, yakni sekira Rp100 miliar.

“Kami hadir di Makassar untuk belajar. PAD Makassar sangat tinggi, sementara PAD Sarolangun masih minim. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mencari formula yang tepat agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan,” kata Hurmin.

Hurmin juga menyinggung kondisi keuangan daerahnya yang terdampak pemotongan penerimaan daerah sehingga pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian dan perencanaan ulang agar seluruh sektor tetap mendapat perhatian.

Selain itu, ia menyoroti persoalan kepegawaian, khususnya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

\Menurutnya, saat menjabat tiga periode sebagai anggota DPRD, pemerintah mendorong tenaga honorer menjadi PPPK karena pembiayaannya ditanggung pusat. Namun setelah dinyatakan lulus, beban gaji dialihkan ke pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut juga, kedua belah pihak membahas kinerja ASN, termasuk upaya menertibkan ASN yang tidak disiplin dan mengakali sistem absensi. Selain itu, Bupati Sarolangun menekankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan, yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya.

Sebagai bagian dari kunjungan, Bupati Sarolangun juga menyampaikan ketertarikannya untuk menikmati kuliner khas Kota Makassar, seperti coto Makassar dan aneka hidangan laut, sebagai pengalaman budaya selama berada di Kota Daeng –sebutan lain Kota Makassar–. (*)