TANGERANG - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 3, 700 karyawan di Tiga perusahaan di Tangerang menjadi perhatian khusus anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Taufik Arahman.
Ke Tiga perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya diantaranya PT Mayora Indah Tbk sebanyak 200 karyawan, PT Adis Dimension Footwear sebanyak 1.500 karyawan dan PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.
Menurut Taufik Arahman, Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan terhadap karyawan tersebut memiliki berbagai faktor. Contoh kata Taufik, PT. Mayora melakukan PHK karena Karyawan tersebut karena habis kontrak kerja.
Sedangkan untuk dua perusahaan yang melakukan PHK ribuan karyawan seperti PT. Cingluh dan PT. Adis selain juga faktor pasar yang mengalami penurunan juga diduga melakukan Van Line dengan dalih ekspansi perusahaan ke wilayah Jawa Tengah.
“Perusahaan PT. Mayora itu karena tidak memperpanjang kontrak karyawan menurut informasi yang saya dapatkan, sedangkan untuk perusahaan PT. Cingluh dan PT. Adis ini selain dari yang disampaikan oleh kepala dinas ketenagakerjaan juga saya mendengar informasi bahwa perusahaan tersebut akan pindah ke wilayah Jawa, ” kata Taufik.
Van Linenya perusahaan-perusahaan tersebut ke Wilayah Jawa menurut informasi kata Taufik, Karena persoalan Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terbilang tinggi di Banten sehingga berdampak terhadap biaya produksi.
“Informasi yang saya dapat itu akan pindah perusahaan itu tadi alasannya karena UMR dan UMK di wilayah kita, ” ujarnya.
Wakil Rakyat dari Kabupaten Tangerang itu meminta pemerintah melakukan berbagai upaya yang cepat dan tetap terhadap dampak PHK itu. “Harus segera ada upaya yang cepat dan tepat dari pemerintah, ” cetusnya.
Selain itu, Taufik juga mengaku miris terhadap industri-industri di Banten yang berencana dan sudah melakukan perpindahan ke wilayah lain dengan dalih ekspansi. Menurut ia ekspansi perusahaan tersebut akan menjadi bom waktu untuk Banten.
“Iya saat ini alasannya adalah ekspansi, tapi perlu dianalisa dengan betul jangan sampai menjadi bom waktu, karena kalau ekspansi atau melalukan perluasan bisnis tidak mungkin melakukan PHK, ” ungkapnya.
Dirinya juga berharap Pemprov Banten serius dalam menyelesaikan persoalan investasi dan ketenagakerjaan, agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan.
“Harus serius bila perlu ada Satgasnya, jangan sampai perusahaan di Banten ini hengkang harusnya bertambah, ” tukasnya.
“Kita harus cari akar masalahnya dimana dan harus ada solusi terbaik, jangan sampai investasi di Banten terhambat akibat persoalan yang terus berulang, ” tandasnya. (Spyn)
