Sabtu 15 Maret 2025 07:00 am oleh ronalyw
int BANJIR-- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan penanganan banjir di Kota Makassar, khususnya di Blok 8 dan 10 Tamangapa Antang dan Jalan AP Petta Rani butuh penanganan serius dan terintegrasi. Dia menyebut butuh ratusan miliar untuk tangani banjir. Tampak banjir di Blok 10 Antang baru-baru ini.
MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan bahwa penanganan banjir di Kota Makassar, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir seperti Blok 8 dan 10 Tamangapa Antang dan Jalan AP Petta Rani butuh penanganan serius dan terintegrasi.
Appi-sapaan akrabnya, mengatakan penanganan banjir harus melibatkan kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Balai Besar Pompengan, serta keterlibatan masyarakat.
Persoalan banjir Makassar yang sangat kompleks perlu ditangani secara serius. Termasuk dalam pengalokasian anggaran.
Dia menyebut butuh ratusan miliar untuk tangani banjir di Kota Makassar.
Sebagai langkah awal dari upayanya menangani banjir, Appi melakukan rapat dengan tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Bosowa (Unibos), Kamis (13/3).
Dari hasil pertemuan tersebut, kata Appi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan.
“Kita harus mengatur alur air melalui tanggul, membangun jembatan, dan memperlebar jalur air agar air tidak meluap ke mana-mana,” jelasnya.
Dia melanjutkan, penyebab banjir kerap terjadi di wilayah Blok 8 dan 10 Antang karena daerah resapan air, termasuk di area Nipah-nipah hanya bisa menampung tidak lebih sari 40 persen debit air.
“Jika air ini meluap keluar, maka akan menyebar ke mana-mana. Oleh karena itu, harus dibuatkan alur air,” tambahnya.
Appi melanjutkan,”resapan yang ada di Nipa-Nipa itu hanya bisa menampung tidak lebih dari 40 persen debit air. Jika air ini meluap, maka ini yang akan ke mana-mana. Oleh karena itu, harus dibuatkan alur air,” jelasnya.
Munafri juga menyebut perlunya kolam atau waduk retensi serta memperbesar saluran di jembatan Nipah-Nipah. Dia berencana membawa kajian ini ke tingkat provinsi dan balai agar mendapat dukungan.
“Tadi saya sudah melihat, meskipun anggarannya relatif sangat besar, tetapi harus kita mulai. Kalau kita tidak mulai, situasinya akan tetap seperti ini, bahkan bisa lebih parah,” tandasnya. (rhm)