API Desak Reformasi Disnaker Makassar

1 month ago 78

Jumat 9 Mei 2025 07:00 am oleh

ist DEMO--Pendemo dari Aliansi Pekerja Indonesia Makassar melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (8/5).‎ Mereka diterima Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Rizal Arrahman Husain.

‎MAKASSAR, BKM–Kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar mendapat sorotan tajam dari Aliansi Pekerja Indonesia (API) Makassar. Melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (8/5).‎
‎API mendesak evaluasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi strategisnya, terutama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.‎

‎Aksi damai yang digelar sejak pagi itu diwarnai dengan orasi dan pembacaan tuntutan yang menggambarkan keresahan buruh atas lemahnya kinerja pemerintah kota dalam merespons persoalan ketenagakerjaan. Meski massa aksi berharap dapat berdialog langsung dengan pimpinan dewan, tidak satu pun perwakilan DPRD hadir menemui mereka saat itu.‎
‎Juru bicara API Makassar, Akram, dalam pernyataannya menilai bahwa momentum peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu, dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di Monas, semestinya dijadikan alarm perubahan bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Makassar.‎

‎”Presiden sudah menyatakan komitmen membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, menghapus sistem outsourcing, dan mendukung pembaruan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi bagaimana dengan Makassar? Apakah kita tetap ingin tertinggal dan terjebak dalam pola lama?,” ungkapnya.
‎‎API mengajukan lima tuntutan utama untuk evaluasi total Disnaker Makassar, penguatan koordinasi lintas instansi, transparansi anggaran, penyegaran pejabat internal, serta pembentukan forum koordinasi rutin antara pemangku kepentingan ketenagakerjaan.‎

‎Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan rakyat, Rizal Arrahman Husain, menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan para pekerja dan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme pengawasan.‎

‎”Keluhan dari teman-teman buruh ini menjadi catatan penting bagi kami di Komisi D. Saya sepakat bahwa Disnaker harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam aspek pelayanan dan mediasi hubungan industrial yang masih jauh dari ideal,” ujarnya saat ditemui usai rapat.‎
‎Menurut Politisi Partai PKB Makassar ini, Komisi D dalam waktu dekat akan memanggil pihak Disnaker untuk dimintai klarifikasi terkait berbagai aduan tersebut, termasuk meninjau ulang efektivitas program pelatihan kerja serta transparansi penggunaan anggaran di lembaga tersebut.

‎‎”Kami akan dorong agar dibentuk forum koordinasi tripartit yang aktif, bukan sekadar seremonial. Semua pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama secara berkala,” tegasnya.‎
‎Ia juga mengkritisi absennya perwakilan DPRD saat aksi berlangsung. “Itu menjadi evaluasi internal kami. Ke depan, Komisi D akan berupaya hadir langsung jika ada aksi yang berkaitan dengan isu strategis seperti ketenagakerjaan,” tuturnya. (ita)






Read Entire Article
Info Buruh | Perkotaan | | |