Atasi Sampah, Kemen PU Tawari Program ISWMP

MAKASSAR, BKM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melirik Kota Makassar menjadi daerah yang melaksanakan program pengelolaan sampah nasional, Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP).

Program ini bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota-kota besar dan kawasan industri.
Salah satu tujuan utama ISWMP adalah mengurangi ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomis.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik peluang ini. Dalam pertemuan bersama perwakilan Kementerian PU dan tim konsultasi terpadu, Kamis (22/5), dijelaskan kondisi TPA Makassar saat ini mengalami penumpukan yang cukup parah, sehingga memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan.

“Yang bisa meredam kondisi saat ini adalah sistem yang mampu mengelola penumpukan di TPA secara efektif. Karena itu, kami mencari solusi, apalagi dengan adanya program seperti ini,” ujar Munafri.

Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PUPR, Komang Raka menyampaikan, program pengelolaan sampah berskala besar ini sebenarnya sudah lama berjalan, namun belum banyak tersentuh oleh sejumlah kota besar, termasuk Makassar.
“Program ini dirancang untuk menangani pengolahan sampah hingga 100 ton per hari, dengan nilai investasi mencapai Rp100 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan program ini dalam waktu satu tahun, baik dari sisi pendanaan maupun pengelolaan pasca pembangunan.
Program ISWMP memiliki sejumlah persyaratan, salah satunya adalah kesiapan daerah menyediakan lokasi Pengolahan Sampah Terpadu (PTST).
Sistem ini mampu menghasilkan residu hanya sekitar 12 persen dari total sampah yang diolah. Opsi teknologi yang digunakan pun fleksibel, mulai dari briket, bahan bakar minyak, hingga kendaraan daur ulang. Secara teknologi, bahkan dimungkinkan tercapainya residu nol persen.

“Namun, angka 12 persen adalah hasil negosiasi karena kemungkinan mengandung limbah B3 atau limbah medis,” tambah Komang.
Wali Kota Makassar periode 2004–2014, Ilham Arief Sirajuddin yang memfasilitasi pertemuan Pemkot Makassar dan tim konsultasi terpadu dari Kementerian PUPR mengatakan, sebagai warga Kota Makassar, merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam mencarikan solusi pengelolaan sampah.
“Kalau daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa?.Sampah bukan sekadar beban. Jika dikelola dari sumbernya dengan tepat, ia bisa menjadi sumber nilai ekonomi. Tidak semata-mata menghabiskan anggaran hanya untuk menjadi tumpukan di TPA,” ungkapnya. (rhm)