1 week ago
20
Sabtu 24 Mei 2025 07:00 am oleh ronalyw
IST PIMPIN RDP--Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Sofyan Syam memimpin RDP bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jayadi Nas, Ketua Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Fikasianus Icang serta sejumlah perwakilan buruh pelabuhan
MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Golkar selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel , Sofyan Syam, menyatakan keprihatinannya atas ketidakhadiran PT Pelni Makassar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas permasalahan tenaga kerja di Pelabuhan Makassar, Kamis (22/5).
“Kalau PT Pelni terus tidak hadir, kita yang akan mendatangi mereka bersama para buruh,”janji Sofyan Syam.
Anggota Komisi E lainnya, Patarai Amir juga menekankan mendukung penjadwalan ulang untuk RDP.
“Tanpa kehadiran PT Pelni, rapat ini tidak akan menghasilkan solusi. Kita perlu mendengar alasan mereka mengeluarkan surat tersebut,” katanya.
Rapat direncanakan akan dijadwal ulang untuk memastikan kehadiran PT Pelni guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi buruh pelabuhan.
Isu utama yang dibahas adalah dugaan kebijakan PT Pelni Makassar yang dinilai merugikan tenaga kerja bagasi pelabuhan.
RDP Komisi E DPRD Sulsel juga menghadirkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, Ketua Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Fikasianus Icang serta sejumlah perwakilan buruh pelabuhan.
Dalam kesempatan itu, Fikasianus Icang mengungkapkan keluhan buruh terkait keputusan PT Pelni Makassar yang mengalihkan pengangkutan barang menggunakan palka kapal, menggantikan sistem jasa pikul.
“Adanya SK itu membuat buruh pikul kehilangan pekerjaan. Para pengurus barang berpikir, untuk apa bayar buruh jika barang bisa diangkat dengan alat?” ujar Icang.
Ia juga menambahkan bahwa risiko kehilangan barang tetap dibebankan kepada buruh pikul meski penghasilan mereka minim.
Senada dengan Icang, Kepala Unit Kerja TK Bagasi Pelabuhan, Asnur Ramadan, menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan buruh.
Penghasilan buruh pikul sangat kecil, sementara mereka tetap harus menanggung risiko kehilangan barang,” katanya.
Ia juga mengungkapkan adanya pemangkasan jatah muatan untuk Makassar, dari 35 kubik menjadi 15 kubik, yang semakin memperburuk keadaan.
Sayangnya, rapat tersebut tidak membuahkan hasil konkret karena pihak PT Pelni Makassar tidak hadir. (rif)
