ist MENERIMA--Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman plakat penghargaan dari KemenPAN-RB sebagai bentuk pengakuan atas komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah,akhir pekan lalu.
Pemprov Segera Realisasikan Pesawat Amfibi
-Sarana Transportasi Antarpulau
REPORTER:JUNI SEWANG
EDITOR:WARTA SHALLY HIDAYAT
MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera merealisasikan pengoperasian seaplane atau pesawat amfibi sebagai sarana transportasi antarwilayah kepulauan.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan bahwa program ini akan berjalan dalam waktu dekat dengan dukungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan investor swasta.
“Saat ini sudah ada pengusaha yang berminat berinvestasi. Mereka hanya menunggu kepastian terkait jaminan keberlanjutan operasional seaplane,” kata Andi Sudirman, dirujab Gubernur Sulsel, Sabtu (3/5).
Menurutnya, seaplane akan digunakan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dalam program “Sulsel Terkoneksi”, khususnya untuk kebutuhan transportasi masyarakat di daerah kepulauan, termasuk penanganan kondisi darurat dan distribusi logistik.
Pemprov Sulsel menargetkan kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebagai pusat pengembangan Bandara Perairan, yang akan dinamakan Dermaga Hasanuddin. Bandara ini dirancang untuk melayani seaplane, flying boat, dan pesawat amfibi lainnya.
“Dermaga Hasanuddin akan menjadi terminal amfibi di wilayah timur Indonesia. Tempat lain masih akan dikaji lebih lanjut,” kata Kepala KSOP Makassar, Capt. Sahattua P. Simatupang, beberapa waktu lalu.
Beberapa rute yang sedang dalam tahap kajian antara lain Makassar – Samalona, Makassar – Karampuang, Makassar – Pangkep, dan Makassar – Selayar.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Erwin Terwo, menambahkan bahwa anggaran subsidi untuk operasional seaplane sudah diakomodir dalam APBD Sulsel. Selain itu, anggaran untuk Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan sebesar Rp1,8 miliar.
“Gubernur sangat mendorong percepatan program ini. Kami juga akan melakukan studi banding ke Banyuwangi untuk melihat penerapan seaplane di sana,” kata Erwin.
Pemprov Sulsel bersama Kemenhub berharap program ini dapat meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi di wilayah kepulauan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(jun)
=============================================================
Fraksi API Siap Kawal Program Pemkot
MAKASSAR, BKM — Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) DPRD Makassar menyatakan sikap mendukung percepatan realisasi program pemerintahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA).
Koalisi gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Perindo ini sepakat mendukung semua program yang telah dicanangkan pemerintahan MULIA di Kota Makassar untuk lima tahun ke depan.
“Kami dari fraksi API (PAN-Perindo) DPRD Makassar, mendukung penuh program pak Wali Kota dan Ibu Wawali. Kami siap mengawal skala prioritas pembangunan,” ujar Ketua Fraksi API Irfan Malluserang Kahfi usai bertemu Wali Kota Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar,akhir pekan lalu.
Sedangkan, Wakil Ketua fraksi API DPRD Makassar, Sangkala Saddiko menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membicarakan banyak hal.
Seputar program serta solusi pembangunan di Kota Makassar. Mulai pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola perparkiran hingga retribusi persampahan.
“Kami diskusi, bagaimana pelayanan pendidikan yang sementara ini bergulir, juga menyangkut kesehatan, termasuk berbagai program unggulan, infrastruktur,” jelasnya.
Politisi PAN itu menuturkan juga fraksi API memberi saran dan masukan terkait keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Kota Makassar.
Kata Sangkala Saddiko, apa yang dikemukakan pada pertemuan ini merupakan tindaklanjut temuan Fraksi API di lapangan sehingga dibutuhkan solusi konkret yang menyangkut masalah kepentingan umum.
“Saya kira menyangkut masalah pendidikan ini kami, banyak mengulas memberikan masukan termasuk kesehatan kami memberikan masukan, dan persoalan lingkungan,” jelasnya.
Meskipun saat Pilwali 2024 lalu, PAN berbeda dukungan. Namun diakui bahwa koalisi PAN- Perindo sebagai wakil rakyat juga akan menyampaikan aspirasinya kepada pihak eksekutif.
“Karena bagaimanapun juga kami dipilih dan diberikan amanah oleh rakyat, tentu yang kami kedepankan adalah kepentingan masyarakat, karena itulah fungsi utama kami di DPRD,” kata Sangkala Saddiko.
Sementara, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa silaturahmi seperti ini akan memperkuat hubungan eksekutif dan legislatif.
“Silaturahmi ini kita perkuat saja. Saya berencana ketemu semua pimpinan dan anggota dewan, ada beberapa hal penting membahas detail kegiatan dan program kedepan,” kata politisi Golkar itu.
Munafri menegaskan bahwa setelah Pilkada hubungan dengan semua fraksi di DPRD Makassar, baik-baik saja. Tidak ada faksi atau kelompok yang berlawanan.
“Saya anggap semua fraksi dan partai adalah koalisi. Bagaimana kedepan sama-sama mengawal jalanya pembangunan di Kota Makassar,” harap Appi.
“Artinya proses ini kita selesaikan. Kita harus bahas rutin agar mencapai jalan terbaik kaitan realisasi program. Saya harap DPRD membantu kami mengawal jalanya pemerintahan, karena kita mau kerja sama,” tutupnya. (rhm)
=============================================================
ist
DONGENG–Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Bunda Literasi, Melinda Aksa membacakan dongeng berjudul Zen Tails: Naik dan Turun, karya Peter Whitfield yang sarat nilai kehidupan, kebijaksanaan, dan empati.Melinda hadiri Festival Literasi bertajuk Jendela Dunia Literasi yang digelar pada 2–4 Mei 2025 di Fort Rotterdam.
Bunda Literasi Dorong Minat Baca Anak Sejak Dini Lewat
MAKASSAR,BKM–Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Dinas Perpustakaan Kota Makassar menyelenggarakan Festival Literasi bertajuk Jendela Dunia Literasi yang digelar pada 2–4 Mei 2025 di Fort Rotterdam.
Mengusung tema “Learning to be Success, Literacy to be a Good People”, kegiatan ini bertujuan menyatukan unsur edukasi dan hiburan untuk membangun budaya literasi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga.
Salah satu rangkaian utama dalam festival ini adalah sesi Read Aloud yang dilaksanakan pada Sabtu, 3 Mei 2025, dan menghadirkan Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Bunda Literasi, Melinda Aksa.
Dalam kesempatan tersebut, Melinda membacakan dongeng berjudul Zen Tails: Naik dan Turun, karya Peter Whitfield yang sarat nilai kehidupan, kebijaksanaan, dan empati.
Ekspresif, komunikatif, dan interaktif, Melinda berhasil menciptakan suasana yang hangat dan antusias di tengah puluhan siswa SD yang hadir.
Anak-anak tampak larut dalam cerita yang dibacakan, merespons dengan tawa, tanya-jawab, dan semangat belajar yang tinggi.
“Literasi adalah fondasi bagi tumbuh kembang anak. Lewat membaca, anak-anak belajar memahami dunia, mengenali emosinya, dan mengembangkan imajinasi serta empati,” kata Melinda, Sabtu (3/5).
Ia menegaskan peran keluarga, terutama orang tua sangat penting dalam menanamkan kecintaan membaca sejak usia dini.
“Membacakan dongeng bukan hanya aktivitas menyenangkan, tapi juga momen membangun ikatan emosional dan nilai-nilai positif dalam keluarga,” tambahnya.
Sebagai Bunda Literasi, ia menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini bisa menjadi pemantik semangat bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk aktif menghidupkan budaya literasi di rumah.
Melinda percaya membiasakan anak-anak membaca sejak dini akan menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Festival Jendela Dunia Literasi, lanjutnya, tidak hanya menampilkan sesi membaca bersama, namun juga diramaikan berbagai kegiatan edukatif lainnya.
Seperti lomba cerdas cermat, ranking satu, edukasi pemadam kebakaran, pelatihan urban farming, hingga pertunjukan seni dari seniman lokal, yang dikemas dalam konsep ramah anak dan keluarga.
Melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan Kota Makassar berharap literasi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas akademis semata, melainkan sebagai gaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan mengedepankan pendekatan menyenangkan dan inklusif, diharapkan masyarakat Makassar dapat lebih akrab dengan buku dan ilmu pengetahuan di tengah era digital saat ini.(rhm)
==================================================================
Libatkan Takmir Masjid Bina Akhlak Anak
MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar akan melibatkan berbagai pihak untuk penguatan akhlak yang baik di kalangan pelajar.Salah satu komponen yang akan dilibatkan adalah Takmir atau pengurus masjid.
Mereka akan membina pelajar dengan latihan-latihan pembentukan akhlak yang baik, takwa dan jujur.
“Kami dari Pemerintah Kota Makassar akan melibatkan semua pihak, termasuk pengurus masjid dalam membina anak-anak, bagaimana pendidikan akhlak yang baik untuk masa depan,” ucap Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan usai salat Jumat di Masjid Baitul Nur Ramadhan, Jalan Hartaco Indah Makassar, akhir pekan lalu.
Politisi Golkar itu mengatakan, Pemkot Makassar tidak hanya ingin menghadirkan masa depan anak-anak yang pintar. Tetapi memiliki mental dan akhlak, dan budi pekerti yang baik.
“Kami mengajak seluruh pengelola masjid untuk memberikan support kepada pemerintah. Berbagai macam cara bisa kita lakukan mulai dari rumah tangga,” imbuh Appi.
Menurutnya, pembentukan karakter sangat dibutuhkan anak didik, khususnya yang masih berada di bangku pendidikan dasar.
“Mereka harus diajarkan bagaimana cara menghargai orang tua dengan mengedepankan adat dan moral. Inilah yang akan kita bangun ke depan. Sehingga proses pendidikan yang ada di Kota Makassar akan semakin baik,” jelasnya.
Appi juga menekankan peran orang tua dan tokoh agama terhadap anak dengan mendidik dan membimbing saat berada di linkungan rumah.
“Tugas orang tua sangat urgen. Mereka harus membimbing anak-anaknya dengan cara apapun. Bisa mendidik dengan cara memberikan nasihat yang baik, mencontohkan perilaku yang baik, agar anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik dan menjadi pribadi yang lebih baik,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD II Golkar Makassar itu menyampaikan terima kasih kepada pengurus atau takmir masjid yang telah memberikan dukungan untuk pemerintahan Mulia hingga lima tahun ke depan. (rhm)
==================================================
int
Ari Ashari Ilham
Dewan Sebut Beberapa Sekolah Butuh Perhatian Serius
MAKASSAR, BKM–Kondisi memprihatinkan di beberapa sekolah di Makassar menjadi sorotan saat Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar saat menyambangi sejumlah fasiltas sekolah di Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah bangunan dan fasilitas sekolah yang dinilai tidak layak mendukung proses belajar-mengajar.
”Seperti sekolah SD Tamalanrea I kita sambangi itu fasilitasnya sangat miris dan beberapa ruang kelas atapnya nyaris ambruk, dan mobiler seperti bangku serta meja masih menggunakan yang sangat lama, bahkan bisa jadi peninggalan puluhan tahun lalu,” ungkapnya, Minggu (4/5).
Menurut Legislator Fraksi NasDem Makassar ini, setiap musim hujan, sekolah ini kerap dilanda banjir yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan peserta didik. Ia menilai hal ini sebagai bukti bahwa SD Tamalanrea 1 sangat membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Makassar.
”Kami mendorong agar pemkot segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas sekolah ini. Jangan sampai murid-murid kita belajar dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman,” tegasnya.
Anggota Badan Anggaran ini juga menambahkan, pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan segera menyusun program pergantian mobiler untuk sekolah-sekolah yang mengalami kondisi serupa. “Harapan kami, tahun ini atau paling lambat tahun depan, sudah ada langkah nyata. Ini soal masa depan pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meninjau fasilitas penunjang lainnya. Ia mengapresiasi beberapa sarana yang dianggap sudah memadai, seperti ketersediaan komputer untuk kebutuhan administrasi.
”Secara umum, fasilitas penunjang seperti perangkat IT sudah cukup baik. Tapi ruang belajar yang menjadi inti dari proses pendidikan justru yang paling perlu pembenahan. Ini harus jadi prioritas,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, juga menilai bahwa kondisi SD Tamalanrea 1 mencerminkan perlunya pemerataan perhatian terhadap sekolah-sekolah di pinggiran kota. Ia menekankan pentingnya pemerataan anggaran agar seluruh peserta didik mendapat hak yang sama dalam kualitas pendidikan.
”Ini bukan hanya soal satu sekolah, tapi soal keadilan dalam pelayanan pendidikan. Anak-anak di Tamalanrea punya hak yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang layak. Ini juga berlaku di beberapa sekolah yang kami nilai butuh pembenahan utamanya fasiltas di dalam kelas dan toilet,” ujarnya.
Ia juga mendorong Dinas Pendidikan agar lebih proaktif dalam melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan mendesak. “Jangan menunggu laporan dari dewan dulu baru bergerak. Harus ada sistem deteksi dini yang aktif dari dinas,” katanya.
Odhika menambahkan bahwa pengawasan perihal fasiltas sekolah seperti ini akan terus dilakukan agar DPRD bisa langsung melihat kondisi nyata di lapangan. “Kita ingin pastikan anggaran yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan dasar pendidikan, bukan hanya program seremonial,” jelasnya.(ita)
===========================================================
MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulsel mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024.
Nilai indeks naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024.
Langsung dari Jakarta Menteri PAN-RB menyerahkan apresiasi kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman sebagai bentuk pengakuan atas komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah, dengan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, akhir pekan lalu.
Pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah Provinsi Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada Reformasi Birokrasi General, peningkatan signifikan pada capaian penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (91), Tingkat Digitalisasi Arsip (84,55), Indeks Reformasi Hukum (98,16), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Level 5), Indeks SPBE (3,94) dan Arsiteketur SPBE (Level 3).
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel, perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.
“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di pemprov. sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar,” ujar Bustanul.
Capaian ini tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk Digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.
Pemerintah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.
“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional,” tutupnya. (jun)